PASURUAN, DIALOGMASA.com – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai memancang arah baru pembangunan ekonomi daerah. Tahun 2027 ditetapkan sebagai momentum penguatan ekonomi kerakyatan, dengan koperasi dan UMKM sebagai motor utamanya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum perangkat daerah yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Jumat (13/2/2026). Forum ini menjadi ajang sinkronisasi dalam penyusunan RKPD 2027 agar kebijakan lebih terarah dan berdampak nyata.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, , mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan. Menurutnya, indikator utama keberhasilan haruslah kesejahteraan masyarakat.
“Jangan berhenti pada grafik yang meningkat. Yang terpenting, apakah masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” tegasnya.
Ia menilai dinamika ekonomi yang terus berubah menuntut kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada rakyat. Penguatan koperasi, kata dia, perlu dilakukan melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan akses permodalan.
Samsul menegaskan koperasi harus sehat secara manajerial dan finansial agar perannya sebagai soko guru ekonomi rakyat benar-benar dirasakan anggota.
Sementara itu, sektor UMKM didorong untuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dan terintegrasi dalam rantai pasok industri yang lebih luas. DPRD mendorong kemitraan strategis dengan industri besar, BUMD, dan swasta agar pelaku usaha kecil memiliki akses pasar yang lebih kuat.
Pendampingan legalitas usaha, sertifikasi halal, PIRT, penguatan kemasan, hingga strategi branding produk menjadi bagian penting dalam roadmap 2027. Targetnya, UMKM Pasuruan mampu bertransformasi secara digital dan mulai merambah pasar ekspor.
Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, , menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret. Fokus kebijakan 2027 diarahkan pada peningkatan daya saing berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami siapkan pembinaan komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas SDM, fasilitasi perizinan, hingga perluasan akses pemasaran digital. Harapannya, pelaku usaha benar-benar naik kelas dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.
