PASURUAN, DIALOGMASA.com –
Sebanyak 579 peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak lolos dalam proses rekrutmen tahun 2024. Mereka masuk dalam kategori R4, yakni kelompok peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas (passing grade) dan tidak mendapat penempatan formasi.

Status R4 ini membuat mereka tidak bisa diangkat melalui jalur seleksi reguler. Namun demikian, peluang pengangkatan belum sepenuhnya tertutup.

Mengacu pada Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, tenaga honorer kategori R4 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Hanya saja, skema ini masih menunggu kejelasan teknis dari Kementerian PAN-RB.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi NasDem, Eko Suryono, menegaskan bahwa tenaga honorer R4 tetap harus diperjuangkan keberadaannya. Ia menekankan bahwa mereka sudah menjalankan tugas dan berkontribusi nyata di instansi pemerintah.

“Kalau regulasinya ada, mereka tetap harus dicover. Toh mereka sudah bekerja selama ini. Kontribusinya nyata,” tegas Eko.
“Saya dorong Pemkab untuk mengakomodir teman-teman R4 ini.”

Menurutnya, meski keputusan akhir berada di tangan pemerintah daerah, semangat untuk memperjuangkan nasib honorer R4 tidak boleh surut.

“Peluangnya ada di skema PPPK paruh waktu. Kita masih menunggu arahan teknis dari KemenPAN-RB. Tapi prinsipnya, semua harus masuk. Belum ada, bukan berarti selesai. Mereka tetap harus diperjuangkan,” tambahnya.

Eko juga menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer bukan semata-mata urusan administratif, tetapi juga bentuk komitmen negara dalam menjunjung keadilan dan keberpihakan terhadap pengabdi di lini bawah.

“Negara harus hadir. Rekrutmen itu bukan sekadar angka, tapi tentang menghargai pengabdian,” pungkasnya.
(Abi/Wj)