PASURUAN (dialogmasa.com) – Istilah “kemaslahatan” sering disandingkan dengan Kabupaten Pasuruan sebagai tujuan ideal yang harus dicapai. Namun, penting untuk memahami bahwa kata tersebut tidak sekadar menjadi label, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat.
Memasuki momentum peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 pada Agustus 2024 ini, penting bagi pemerintah kabupaten Pasuruan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Usia kemerdekaan yang sudah 79 tahun sangat layak meraih kesejahteraan rakyat yang nyata, bukan hanya branding dan mimpi.
Direktur LSM PUS@KA, Lujeng Sudarto, menegaskan bahwa peringkat 27 dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Jawa Timur tidak mencerminkan kemaslahatan suatu daerah.
“Kemaslahatan itu kan indikatornya rakyat sejahtera. Jika IPM Kabupaten Pasuruan masih peringkat 27 se-Jawa Timur, apakah bisa dikatakan maslahat?” tegasnya.
Lujeng juga meminta agar investasi dilakukan dengan ramah lingkungan, agar kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan.
“Silahkan menggenjot investasi, tapi jangan dengan merusak lingkungan hidup.
Kita butuh investasi tetapi yang ramah lingkungan,” tutupnya.
Sementara itu, Dola, seorang pedagang lokal, menilai bahwa pemerintah harus lebih teliti dalam kebijakan dan program yang diterapkan.
“Mensejahterakan rakyat bukan berarti hanya membagikan bantuan, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dola juga mencontohkan bagaimana pedagang besar menguasai pasar dengan kekuatannya, dan ia menilai disitu pemerintah harus hadir.
“Pedagang besar yang banting harga dan menjual dengan harga grosir meski membeli eceran, akan menggulung pedagang kecil. Pemerintah harus hadir untuk mencegah sabotase kemampuan modal agar persaingan bisnis tetap sehat,” pungkasnya. (Ali/WJ)
