PASURUAN (dialogmasa.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI dan PMII menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (26/8/2024).
Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan rakyat. Para demonstran mendesak DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada DPR RI.
Dalam orasinya, mahasiswa mengkritik keras langkah DPR RI yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menuding pemerintah semakin otoriter dan tidak mendengarkan suara rakyat. Selain itu, mereka menolak upaya pembentukan dinasti politik dan mendesak DPR RI untuk lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah.
“Kami melihat adanya upaya sistematis untuk melanggengkan kekuasaan dan mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kami meminta DPRD Kabupaten Pasuruan untuk segera menyampaikan aspirasi kami kepada DPR RI,” ujar Nur Fikri Arrosyid, Koordinator Aksi.
Mahasiswa juga mengajukan beberapa tuntutan tambahan, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta revisi terhadap RUU TNI-POLRI dan RUU Penyiaran.
“Kami berharap tuntutan ini didengar dengan serius oleh DPRD dan DPR RI. Kami akan terus berjuang sampai tuntutan kami dipenuhi,” tambah Fikri.
Aksi sempat memanas ketika massa mendorong petugas keamanan dan mencoba masuk ke halaman gedung DPRD. Mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal dan membakar ban sebagai bentuk protes.
Sebagai ultimatum, mahasiswa meminta DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mempublikasikan tuntutan mereka di media sosial dalam waktu 24 jam dan mengirimkan surat resmi kepada DPR RI. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar.
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pasuruan, Abd Karim, menanggapi aksi tersebut dengan dukungan penuh. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa ke DPR RI. “Kami akan bersatu dengan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat,” tegas Karim. (Ali/WJ)
