PASURUAN (dialogmasa.com) – Persoalan permohonan hak sertifikasi 7 bidang tanah jalan desa Bulusari oleh Pemkab hingga terjadi aksi demo di jalan oleh puluhan perangkat desa, RT/RW, serta tokoh masyarakat pada Jum’at (30/08) kemarin menjadi perhatian serius dari ketua LSM Merak, M. Hartadi.
Pria asal Pandaan ini menilai aksi spontanitas masyarakat yang menolak program hak sertifikasi jalan desa oleh BKPPD bidang aset lantaran mereka khawatir bisa berdampak sosial ekonomi.
Dari informasi yang diterima, program tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu, tetapi tiba-tiba ada 7 bidang berkas permohonan yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa. “Data yang kami terima, luas bidang tanah tersebut lumayan besar, di atas ribuan meter per bidangnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkab seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan informasi tersebut secara utuh dan juga menunjukkan bukti-bukti kuat kalau memang aset jalan tersebut milik Pemkab, bukan desa yang langsung disodori berkas permohonan untuk ditandatangani oleh Kades. “Ini kesannya ada pemaksaan dan otoriter, ini masuk unsur pidana karena ada paksaan,” imbuhnya.
Seharusnya Pemkab dan Desa duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Camat, bidang aset, OPD terkait, dan BPN. Tujuannya adalah untuk mengetahui kejelasan objek tanah tersebut, agar permasalahan tanah ini bisa terang benderang.
Pada prinsipnya, Pemkab Pasuruan jangan otoriter dan memaksakan kehendak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan aset di Desa Bulusari agar tidak memberikan multiefek negatif, khususnya bagi kesejahteraan rakyat di sana. (abi/al/WJ)
