PASURUAN (dialogmasa.com) – Tahapan Pilkada yang sedang berlangsung di Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang diduga dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tidak netral. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan dua jenis pelanggaran utama.
Arie, yang juga mantan Ketua PWI Pasuruan, menjelaskan bahwa temuan pertama terkait dugaan dukungan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), sementara yang kedua melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut mendampingi calon bupati dan wakil bupati saat mendaftar di KPU. Bawaslu segera bergerak dengan mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi.
“Untuk empat perangkat desa dan ASN yang mengantarkan calon sudah kami proses. Penanganannya langsung ditangani oleh Panwascam di Kecamatan Kejayan, Wonorejo, Gempol, dan Rembang,” ujar Arie pada Selasa (3/9/2024).
Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga memanggil sejumlah pengurus dan ketua PPDI terkait dugaan penandatanganan pernyataan dukungan. Enam orang yang dipanggil di antaranya Ketua PPDI Son Haji, Sekretaris PPDI Fajri, serta Koordinator Kecamatan Pandaan, Tosari, Gempol, dan Gondangwetan.
“Hari ini kami mengundang Ketua PPDI untuk melakukan klarifikasi terkait penandatanganan yang dilakukan di Hotel Senyiur. Namun, yang bersangkutan tidak hadir, sehingga kami akan melakukan panggilan ulang,” tambah Arie.
Secara terpisah, Ketua PPDI Son Haji saat dihubungi melalui ponselnya mengungkapkan bahwa dirinya baru menerima surat panggilan dari Bawaslu pada pukul 08.37 WIB, Selasa (3/9/2024). Namun, ia tidak bisa hadir dengan alasan jarak yang jauh ke kantor Bawaslu di Gempol.
“Tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak memenuhi panggilan Bawaslu, tapi undangannya sangat mendadak dan kantor Bawaslu di Gempol. Mosok miber, Mas,” jelasnya. (abi/WD)
