PASURUAN (dialogmasa.com) – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, mengkritisi kinerja DPMD yang dianggap masih kurang memperhatikan peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana gedung yang representatif di desa-desa.
“Fakta itu,” lanjut Hartono, “bisa dilihat dari alokasi anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) yang dianggarkan dalam RKA tahun 2025 sebesar Rp 2 miliar. Angka tersebut dinilai belum bisa menyentuh banyak desa yang belum mendapat bantuan keuangan.”
“Dari hasil rapat dengan DPRD diketahui anggaran BKK hanya Rp 2 miliar. Apakah dana tersebut sudah rasional untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang sarana dan prasarananya masih buruk?” jelas politisi PKB ini.
Rudi menjelaskan, jumlah desa di Kabupaten Pasuruan mencapai 365 desa. Jika dana Rp 2 miliar tersebut di-breakdown, hanya mampu mengakomodasi kebutuhan kurang dari 30 desa. Sementara itu, data menunjukkan ada ratusan desa dengan sarana gedung yang sudah tidak layak digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.
Pihaknya mendorong tim anggaran untuk melakukan evaluasi. Harapannya, ada penambahan anggaran BKK hingga tiga kali lipat, sehingga pemberian bantuan bisa merata. “Ini yang harus mendapat atensi dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.
Terpisah, Kepala DPMD, Ridho Nugroho, yang dikonfirmasi terkait alokasi anggaran BKK 2025 yang dianggap dewan terlalu kecil, tidak bisa memberikan jawaban secara detail. Menurutnya, alokasi tersebut tidak sebanding dengan jumlah desa yang belum tersentuh bantuan. Pasalnya, pihaknya hanya menjalankan kuota yang sudah ditentukan oleh BKPPD.
“Kami hanya menjalankan kuota saja. Yang menentukan besar kecilnya anggaran BKK bukan kami, tapi BKPPD. Harapan kami, alokasi BKK bisa lebih besar. Kalau misalnya kuotanya sebesar Rp 2 miliar, ya harus kami jalankan,” jelasnya.
(Abi/Wj)
