Retreat Kepala Daerah, Memperkuat Pendekatan Top Down dan Menjauhkan Kepemimpinan Partisipasi
By. Lujeng Sudarto
Kegiatan retreat kepala daerah tampaknya lebih menekankan pemahaman kepala daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, bukan sebaliknya. Ada kecenderungan arahan sentralisme, di mana pemerintah daerah dituntut untuk menyukseskan program-program pusat, sementara belum tentu mereka mendapatkan dukungan yang sama dalam menjalankan program di daerah masing-masing.
Selain itu, nuansa militerisme dalam retreat ini terasa begitu kuat, sesuatu yang kurang relevan dalam konteks pengelolaan pemerintahan sipil. Padahal, yang paling penting dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip good governance—pemerintahan yang baik—yang mengutamakan transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas.
Pemerintahan sipil seharusnya dikelola dengan mekanisme yang berbasis budaya sipil, bukan pendekatan militeristik. Sayangnya, materi yang disampaikan dalam retreat tersebut tidak banyak mengarah pada penguatan prinsip-prinsip good governance, seperti pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi publik, dialog terbuka dengan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Jika pola seperti ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan semakin menjauhkan kepala daerah dari esensi kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif, serta memperkuat pendekatan top-down yang justru berpotensi mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.
