MALANG (dialogmasa.com) – Ambisi besar pemerintah menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari sebagai pusat ekonomi kreatif justru mendapat protes dari warga.
Ditemukan sejumlah spanduk penolakan yang terpampang di sepanjang jalan menuju kawasan KEK berbasis wisata sejarah tersebut.
Penolakan dari warga menandakan tidak semua pihak merasakan dampak dari penetapan kawasan ekonomi khusus tersebut.
Padahal, KEK Singhasari digadang-gadang menjadi salah satu solusi menggairahkan perekonomian lokal dan menjadi magnet investasi.
Rencana pemerintah setempat justru menuai kritik dari sebagian warga Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari telah diresmikan sejak 27 September dan menjadi yang pertama fokus pada pengembangan teknologi yang bersinergi dengan sektor pariwisata dan historical tourism.
KEK ini hadir di kawasan wisata sejarah yang memadukan pengembangan teknologi digital. Kawasan seluas 120,3 hektare ini diharapkan bisa menjadi ekosistem digital pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.
Inovasi teknologi, baik di bidang digital, multimedia, hingga game development, akan berkolaborasi dengan alam dan sejarah.
“KEK Singhasari mempunyai beberapa sektor untuk menarik investor dan mendukung pengembangan industri,” terang Dr. H. Purnadi, S.H., M.Si., selaku executive director KEK Singhasari pada unggahan akun FB @Malang Tourism Center (5/5/2025).
Di sisi lain, belasan spanduk protes yang tersebar di sejumlah titik mengungkapkan kekesalan karena KEK dinilai tidak membawa dampak positif bagi warga.
Spanduk penolakan berisi kekhawatiran bahwa KEK akan merusak alam dan kehidupan. Ada juga spanduk yang bertuliskan bahwa KEK hanya menggusur rakyat dan merusak alam.
Kawasan KEK juga identik dengan kapitalisme dan eksploitasi. Masyarakat tidak melihat kejelasan proyek yang sudah berjalan selama tiga tahun tersebut.
Diketahui, KEK Singhasari dikembangkan oleh pihak swasta, yaitu PT Intelegensia Grahatama, dengan proyeksi investasi sebesar Rp11,92 triliun.
Proyek yang mendapat dukungan dari pemerintah ini diproyeksikan mampu menyerap 6.863 tenaga kerja hingga tahun 2030. Belasan banner penolakan tidak mengganggu aktivitas KEK Singhasari. (DH/WD)
