PASURUAN, DIALOGMASA.COM – Untuk mengoptimalkan penggunaan aset daerah agar tepat sasaran dan transparan, Pemkab Pasuruan menggelar sosialisasi penyusunan RKBMD (Rencana Kerja Bidang Manajemen Daerah) pada tanggal 05/05. Acara ini dipimpin oleh Sekda Yudha Tri Widya Sasangka, serta dihadiri oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang diwakili oleh H. Suryono Pane.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh OPD dan camat se-Kabupaten Pasuruan. Prinsip umum penyusunan RKBMD disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi SKPD serta BMD existing (BMD pada pengelola dan/atau pengguna), yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPD.
Ada tiga poin yang perlu diperhatikan oleh pengelola/pengguna aset sebagai acuan perencanaan, yaitu meliputi:
- Standar Barang (spesifikasi),
- Standar Kebutuhan (jumlah), dan/atau
- Standar Harga.
“Standar Barang dan Standar Kebutuhan sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, serta Perbup Nomor 112 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan,” ujar Plt. BPKPD, Sutjahjo, melalui sambungan seluler pada Selasa (20/05) kemarin.
Dalam sosialisasi tersebut, Digdo juga menyampaikan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengusulkan RKBMD, yaitu bahwa pengadaan yang dilakukan harus berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
Selain itu, untuk BMD (Barang Milik Daerah) yang mengalami kerusakan berat, berada dalam status penggunaan sementara (diusulkan oleh PB pengguna sementara), atau sedang dioperasionalkan oleh pihak lain sebagai objek pemanfaatan (kecuali pinjam pakai kurang dari 6 bulan), maka pengelola barang tidak diperbolehkan mengusulkan pemeliharaan.
(Abi/Wj)
