PASURUAN, DIALOGMASA.com – Penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan (gepeng-anjal) di Kabupaten Pasuruan masih menghadapi kendala serius, terutama terkait ketersediaan fasilitas penampungan. Meski kerap terlihat di ruang-ruang publik, program penertiban dan pembinaan terhadap mereka belum berjalan optimal.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penertiban, namun pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan Dinas Sosial sebagai pihak pembina selanjutnya.
“Jika ending-nya fasilitas rumah singgahnya ada, enak. Kalau memang di Dinsos masih bisa, saya carikan,” ujar Nurul Huda saat diwawancarai Dialog Masa.
Namun, Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Kabid Rehsos) mengungkapkan bahwa saat ini hanya tersedia shelter dengan kapasitas terbatas, dan itupun sudah terisi.
Merespons hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Tri Laksono, menyatakan bahwa persoalan gepeng dan anjal tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh pemerintah kabupaten saja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Permasalahan itu tidak bisa diselesaikan sendirian dalam hal ini Pemkab Pasuruan. Harus bersama-sama dengan Pemprov Jatim, kecuali gepeng-anjalnya memang warga Kabupaten Pasuruan. Mayoritas yang ada justru dari luar kabupaten,” jelas Tri Laksono, Sabtu (7/6/2025).
Pernyataan tersebut memantik respons dari masyarakat, salah satunya dari Saiful, warga Pasuruan. Ia mempertanyakan keseriusan perencanaan jangka panjang terkait penanganan gepeng-anjal di daerah.
“Masalah gepeng-anjal bukan baru hari ini atau tahun ini. Jika memang kendalanya di fasilitas, maka perencanaannya seperti apa? Direncanakan tahun ini, tahun depan, atau berapa tahun lagi fasilitas itu akan terpenuhi?” ujar Saiful.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi informasi dalam kolaborasi antara Pemkab dan Pemprov. “Jika harus bersama provinsi, maka sejauh mana kolaborasi itu dan apa keputusannya? Bagaimanapun juga, mereka adalah warga negara yang patut dilindungi dan dijamin,” pungkasnya.
Permasalahan gepeng dan anjal bukan isu baru. Namun, tanpa sinergi nyata antarlembaga dan dukungan fasilitas yang memadai, harapan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi mereka akan terus menjadi tantangan. (AL/WD)
