PASURUAN, DIALOGMASA.com – Masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan (anjal) di Kabupaten Pasuruan kembali menuai sorotan publik. Warga menilai selama ini pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam penanganannya. Kritik itu salah satunya disampaikan oleh Soleh, warga Pasuruan.
“Kemarin-kemarin ngapain pemerintah ini, dan DPRD juga tugas DPR terkait hal ini bagaimana, kenapa tidak serius jika alibinya harus dengan provinsi,” ujarnya menanggapi pernyataan anggota Komisi IV DPRD dalam berita sebelumnya.
Soleh juga menyoroti aset daerah yang terbengkalai dan menilai gedung-gedung tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk penanganan sosial.
“Gedung yang mangkrak dan tidak dipakai punya pemkab bisa dimanfaatkan, apa sulitnya jika programnya bagus, seperti contoh eks gedung Disnaker itu kan bisa dimanfaatkan dari pada nganggur, kalau niat, kan begitu!, satu lagi tolong anggaran pasti ada, itu haknya gepeng anjal!” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis dan komprehensif dalam menangani persoalan gepeng dan anjal.
Ia menyebut bahwa permasalahan ini menjadi perhatian serius DPRD, mengingat dampaknya terhadap ketertiban umum dan hak-hak sosial warga.
“Kami di DPRD Kabupaten Pasuruan sangat prihatin dengan semakin maraknya fenomena anak jalanan dan gelandangan pengemis di wilayah kita. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek sosial, ketertiban umum, serta hak-hak anak dan manusia secara luas,” ujar Samsul.
Menurutnya, pendekatan penertiban semata tidak cukup. Dibutuhkan strategi yang menyentuh sisi sosial, pendidikan, dan ekonomi secara menyeluruh. Berikut beberapa solusi dan upaya yang tengah diperjuangkan DPRD:
- Penguatan Anggaran di APBD
DPRD mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD. Fokus anggaran diarahkan pada program Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Tenaga Kerja. Dana tersebut digunakan untuk:
- Rehabilitasi dan pembinaan gepeng dan anjal.
- Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
- Dukungan pendidikan informal dan penyediaan shelter sementara.
- Penguatan Regulasi dan Pengawasan.
DPRD mendukung pembentukan atau penguatan regulasi daerah (perda) terkait penanganan gepeng dan anjal. Selain itu, peran Satpol PP juga akan diperkuat agar penertiban dilakukan secara humanis dan terpadu. - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
DPRD menjalin komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim, khususnya Dinas Sosial. Langkah ini dilakukan untuk menyinergikan program kabupaten dengan provinsi serta memaksimalkan bantuan keuangan provinsi atau program dari Kementerian Sosial. - Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Komunitas
DPRD mendorong kolaborasi dengan LSM, lembaga sosial, dan komunitas peduli sosial yang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan pendampingan, pembinaan, hingga reintegrasi sosial.
“Masalah anjal dan gepeng tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan kerja bersama dan konsistensi dari semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat,” tegasnya.
Samsul menambahkan, perhatian pemerintah pusat terhadap isu ini cukup besar. Ia menyebut kehadiran Menteri Sosial, Syaifulloh Yusuf, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial, sebagai peluang untuk memperkuat sinergi.
“Saya akan menyampaikan ke Komisi IV bersama mitra pengampu untuk memaksimalkan peran pemerintah daerah guna menangani masalah anjal dan gepeng ini,” ujar Samsul.
Terkait dengan pelaksanaan program, Samsul menyatakan bahwa penganggaran dapat diupayakan dalam waktu dekat. “Bisa diupayakan saat pembahasan PAK 2025,” katanya singkat namun optimis. (AL/WD)
