PASURUAN, DIALOGMASA.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis pembangunan lima tahunan resmi disahkan menjadi pedoman pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun, DPRD memberikan catatan tegas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak gagap dalam menerjemahkan program prioritas Bupati.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Danial, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah OPD. Ia menegaskan pentingnya kesiapan OPD dalam mengimplementasikan 33 program prioritas yang telah dirancang.
“Kami memberi catatan agar OPD lebih cekatan dalam menerjemahkan kebijakan Bupati, terutama 33 program prioritas,” tegas politisi PKB tersebut.
Yusuf mengungkapkan bahwa selama pembahasan RPJMD, banyak OPD yang tampak kebingungan ketika diminta menjelaskan program kerja jangka panjang mereka.
“Jangankan membahas program, gambaran besarnya saja banyak yang masih gelagapan,” kritiknya.
Ia mencontohkan lemahnya perencanaan di sektor infrastruktur, seperti jembatan, jalan, dan irigasi. Menurutnya, OPD seharusnya memiliki peta jalan yang jelas, termasuk data kondisi eksisting, jadwal rehabilitasi, serta rencana normalisasi.
“Semua harus terpetakan dengan baik,” tambah Yusuf.
Sorotan serupa juga ditujukan pada penanganan kawasan kumuh. Ia menilai OPD belum mampu menyusun indikator yang jelas serta target pengurangan kawasan kumuh. Di sektor perhubungan pun ia menilai masih banyak kelemahan, seperti praktik pungutan liar di titik-titik parkir berlangganan.
“OPD harus memahami akar persoalan dan menyusun program dengan rencana yang terukur agar output dan outcome-nya jelas. Jangan sampai 33 program prioritas ini gagal terlaksana hanya karena ketidakmampuan OPD dalam menerjemahkannya ke dalam program kerja,” tandas Yusuf.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD.
“Terima kasih atas masukan dari Komisi. Ini akan menjadi catatan penting bagi kami,” ujar Bupati.
Ia juga berkomitmen akan segera menggelar konsolidasi internal guna memperkuat pemahaman OPD terkait tugas pokok dan fungsi mereka.
“Kami akan melakukan konsolidasi untuk memperjelas pemahaman agar OPD benar-benar memahami tupoksi dan program yang harus selaras dengan prioritas Presiden maupun Bupati,” pungkasnya. (Abi/Wj)
