PASURUAN, DIALOGMASA.com — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Mina Mandiri resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (15/7/2025) siang di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan harapannya agar PT BPR Mina Mandiri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi produktif, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan.
“Harapan kami, perusahaan daerah ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sektor-sektor usaha mikro yang produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta sektor UMKM secara umum di Kabupaten Pasuruan,” ujar Bupati usai sidang paripurna non-APBD 2025.
Bupati menegaskan, perubahan status BPR Mina Mandiri menjadi Perseroda diharapkan membawa semangat baru dalam pelayanan publik, terutama dalam penyediaan layanan pembiayaan bagi masyarakat pelaku usaha kecil.
Diketahui, jumlah pelaku usaha kecil di Kabupaten Pasuruan mencapai ribuan orang. Mereka akan difasilitasi pembiayaan berupa pinjaman modal usaha dengan suku bunga yang lebih ringan dan terjangkau.
“Ini langkah strategis agar pelaku UMKM tidak lagi terjerat oleh praktik rentenir yang merugikan. Kami ingin BPR Mina Mandiri hadir sebagai solusi akses permodalan yang sehat dan produktif,” imbuh Bupati.
Dengan pengesahan Perda ini, Pemkab Pasuruan berharap PT BPR Mina Mandiri mampu bertransformasi menjadi lembaga keuangan daerah yang profesional, sehat, serta berkontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
(Abi/Wj)
