PASURUAN, DIALOGMASA.com — Tingginya persentase Non Performing Loan (NPL) di PT Mina Mandiri Kabupaten Pasuruan yang mencapai 5,2 persen pada tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari Ketua LSM Gerakan Pemantau Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (GP3H), Anjar Suprianto.
Menurut Anjar, kondisi tersebut menjadi sinyal penting bagi manajemen PT Mina Mandiri untuk segera melakukan langkah perbaikan agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan plat merah tersebut.
“Ada sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran direksi agar tidak berimplikasi pada penurunan performa perusahaan,” tegas Anjar, Rabu (2/7/2025).
Pria asal Gempol itu menyebut, evaluasi mendesak perlu difokuskan pada dua hal utama. Pertama, upaya penurunan NPL 5,2 persen ke angka yang lebih sehat dan rasional agar tidak menggerus profitabilitas perusahaan. Kedua, peningkatan transparansi manajemen dalam pengelolaan bisnis.
“Manajemen perlu lebih terbuka dalam menjelaskan penyebab tingginya NPL. Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat maupun pemegang saham,” imbuhnya.
Anjar juga menyarankan sejumlah langkah perbaikan, antara lain restrukturisasi pinjaman debitur yang potensial, audit internal rutin, penetapan target penurunan NPL, serta penguatan komunikasi publik agar perusahaan semakin akuntabel.
Meski mengkritisi, Anjar tetap optimistis PT Mina Mandiri mampu melakukan pembenahan. Ia mengapresiasi komitmen perusahaan selama ini yang tetap menjaga transparansi dan tata kelola yang baik demi memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Mina Mandiri, Drs. H. Irawan Soejatmiko, juga menanggapi soal NPL yang mencapai 5,2 persen atau setara Rp 1 miliar dari total Rp 13 miliar modal usaha yang dikelola.
“Batas normal NPL di perbankan memang lima persen. Di Mina Mandiri saat ini memang sedikit over di angka 5,2 persen. Ini menjadi fokus kami untuk segera ditekan turun,” ujar pria asal Pandaan tersebut.
Irawan menegaskan, pihaknya bersama jajaran direksi akan lebih intensif melakukan penagihan kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga NPL kembali pada level yang aman dan kinerja perusahaan tetap terjaga. (Abi/Wj)
