PASURUAN, DIALOGMASA.com –
Suasana Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan di Raci, Bangil, tampak padat sejak pagi hingga petang pada Jumat (25/07). Sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bagian-bagian pemerintahan, hingga para camat dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, terlihat antre menunggu giliran untuk mengikuti rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 bersama mitra kerja komisi DPRD.
Fokus utama pembahasan berada di Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) serta Komisi III (Bidang Pembangunan). Dikebutnya pembahasan ini disebabkan oleh waktu yang sangat terbatas sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, yang menetapkan bahwa pembahasan komisi harus rampung pada Jumat ini. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Sabtu (26/07).
Rapat Bergilir, Anggaran Kecamatan Diusulkan Naik
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa rapat bersama mitra kerja dilakukan secara bergelombang. Hal ini dikarenakan banyaknya mitra kerja yang harus hadir, mulai dari 24 kecamatan hingga berbagai OPD dan badan.
“Rapatnya bergilir. Kalau bersamaan, ruangan tidak cukup. Kita juga mengusulkan agar ada anggaran tambahan untuk masing-masing kecamatan sebesar Rp50 juta, karena anggaran operasional di kecamatan saat ini masih kurang. Dampaknya, pelayanan kepada masyarakat jadi tidak maksimal,” ujar Rudi.
Komisi III Tak Tambah Anggaran
Sementara itu, Komisi III DPRD juga menyelesaikan pembahasan dengan OPD mitra kerja di bidang pembangunan. Sekretaris Komisi III, Khoirul Anam, SM, menyebutkan bahwa tidak ada tambahan anggaran dalam pembahasan kali ini.
“Tidak ada penambahan anggaran, Mas. Seingat saya seperti itu. Saya datang agak terlambat dan langsung ikut rapat Banggar,” ujar politisi dari Partai Gerindra itu.
Hal senada disampaikan oleh Yusuf Daniel, Ketua Komisi III DPRD. Ia menegaskan bahwa rapat bersama OPD mitra kerja berlangsung hingga petang hari dan berjalan lancar.
“Rapat kerja semua beres. Tidak ada tambahan usulan program,” tegasnya.
Pembahasan P-APBD ini menjadi krusial dalam menentukan arah program pembangunan dan pelayanan publik menjelang akhir tahun anggaran. (Abi/Wj)
