PASURUAN, DIALOGMASA.com –
Setelah pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 di tingkat komisi DPRD rampung pada Jumat (25/07) petang, hari ini, Sabtu (26/07), pembahasan dilanjutkan ke tahap finalisasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat ini difokuskan pada proses sinkronisasi hasil pembahasan antar komisi, termasuk berbagai usulan tambahan anggaran yang telah disampaikan oleh masing-masing komisi DPRD.
Tambahan Anggaran untuk Operasional Kecamatan dan Layanan Kesehatan
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengonfirmasi bahwa terdapat beberapa usulan tambahan anggaran dari hasil pembahasan komisi. Misalnya, Komisi I mengusulkan penambahan Rp50 juta untuk operasional masing-masing kecamatan guna menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, dari Komisi IV, terdapat usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,9 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) di RSUD Bangil. Tambahan ini dianggap krusial untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Penambahan anggaran yang disampaikan masing-masing komisi perlu disinkronkan dengan kemampuan keuangan daerah. Hari Sabtu ini kami rapat dengan Tim Anggaran Daerah untuk membahas kelayakannya,” jelas politisi PKB itu.
Dana UHC Terancam Habis, Masyarakat Rentan Tak Terlayani
Sementara itu, Najib Setiawan, SH, Sekretaris Komisi IV DPRD, menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran untuk UHC muncul setelah evaluasi bersama Dinas Kesehatan. Ia menegaskan bahwa dana UHC yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mencukupi hingga akhir tahun anggaran.
“Jika tidak ada tambahan, maka warga miskin di Kabupaten Pasuruan tak bisa lagi dicover oleh program UHC. Mereka akan dikenai biaya umum,” ungkap Najib.
Rapat finalisasi hari ini menjadi sangat strategis, mengingat sejumlah usulan tambahan anggaran menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama pelayanan kesehatan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
(Abi/Wj)
