PASURUAN, DIALOGMASA.com –
Persoalan tata niaga pupuk kembali menjadi sorotan. Tani Merdeka bersama Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Bangil dan LPP NU Pasuruan mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (1/10), untuk menyampaikan keluhan distribusi pupuk yang dinilai tidak merata, terutama di wilayah Tosari dan Tutur.
Ketua Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko, menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengawal program prioritas bupati berupa Merdeka Pupuk.
“Masih ada petani di Tosari yang tidak kebagian pupuk, sementara daerah lain berlebih. Distribusi harus merata, jangan sampai ada kesenjangan,” tegasnya.
Selain pupuk, pihaknya juga menyoroti program santripreneur yang dinilai harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan. “Pelatihan saja tidak cukup. Harus ada akses modal agar santri bisa benar-benar berwirausaha di bidang pertanian,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti persoalan pupuk dengan berkoordinasi bersama PT Pupuk Indonesia dua bulan lalu. Namun, ia juga menyoroti persoalan lain, yakni limbah kotoran sapi di wilayah timur Pasuruan.
“Pasuruan timur ini banjir limbah kotoran sapi. Kalau tidak dikelola, bisa jadi masalah kesehatan. Tapi kalau diolah jadi pupuk organik, justru bisa diserap petani. Kita dorong pertanian organik, atau minimal go organik itu sudah bagus,” ujarnya.
Pria asal Tosari dari Fraksi Gerindra itu juga menekankan pentingnya riset benih unggulan lokal. “Kalau punya benih unggulan sendiri, petani lebih mandiri. Tidak tergantung pada benih dari luar. Karena itu kami mendorong adanya alokasi anggaran khusus untuk penelitian di bidang pertanian,” jelasnya.
Di sisi lain, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ririn, memberikan penjelasan teknis terkait kondisi pertanian di daerah. Menurutnya, produksi padi saat ini baru sebatas menghasilkan beras sehat.
“Untuk menuju beras organik prosesnya panjang. Pengairannya harus dari sumber mata air langsung, tidak boleh tercemar pestisida,” terangnya.
Ririn menambahkan, tren tanam padi dan jagung di Kabupaten Pasuruan cenderung meningkat. “Jagung meningkat karena adanya bantuan dari kepolisian, yang kemudian disetorkan ke Dinas Peternakan untuk kebutuhan pakan,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui jumlah penyuluh pertanian masih terbatas. “Saat ini hanya ada sekitar 100 penyuluh. Tapi kami tetap berusaha memaksimalkan yang ada,” pungkasnya.
(abi/wj)
