SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com — Meski bencana besar melanda tiga provinsi di Sumatera dengan dampak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan gangguan sosial-ekonomi yang luas, pemerintah pusat hingga kini belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Padahal, secara hukum, status tersebut dapat diberikan jika bencana telah melampaui kemampuan pemerintah daerah.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan bencana nasional didasarkan pada sejumlah indikator: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana-prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial-ekonomi. Namun, status tersebut hanya sah jika ditetapkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Sumber : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Di lapangan, ribuan warga terdampak banjir dan longsor akibat hujan ekstrem. Permukiman rusak, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas ekonomi terganggu. Pemerintah daerah saat ini masih menangani situasi ini melalui status tanggap darurat daerah.
Jika status bencana nasional akhirnya ditetapkan, warga Sumatera akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar. Pemerintah pusat dapat mengerahkan bantuan logistik, tenaga medis, hunian darurat, hingga alat berat tanpa menunggu kapasitas daerah. Anggaran darurat dari APBN juga dapat langsung digelontorkan untuk memperbaiki rumah warga, memulihkan infrastruktur, serta menghidupkan kembali ekonomi lokal. Dengan satu komando nasional, proses penanganan menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan berdampak langsung bagi keselamatan serta pemulihan masyarakat.
Belum naiknya status menjadi bencana nasional memicu pro dan kontra. Sebagian pihak menilai dampaknya sudah memenuhi syarat untuk ditangani penuh oleh negara. Sementara pihak lain menyoroti adanya pertimbangan anggaran, kehati-hatian terhadap bantuan asing, serta dampak lanjutan terhadap proses hukum perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak.
Jika status bencana nasional ditetapkan, maka pemerintah pusat akan mengambil alih penuh komando penanganan melalui BNPB. Pengerahan maksimal TNI-Polri, kementerian terkait, serta pembukaan akses anggaran darurat dari APBN dapat dilakukan tanpa hambatan. Pemerintah juga akan mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perbaikan rumah warga, infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Hingga kini, pemerintah pusat belum mengumumkan secara resmi rencana penetapan status bencana nasional atas bencana yang melanda Sumatera tersebut. (Red)
