SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com – Konferensi Regional MAPIM–WFPIST 2026 di Shah Alam, Malaysia, menjadi momentum penting bagi saya untuk menatap kembali wajah politik internasional yang kian kehilangan kompas moral. Di forum yang mempertemukan lebih dari 300 akademisi, aktivis, diplomat, dan pekerja kemanusiaan dari berbagai kawasan itu, saya menyampaikan satu kegelisahan mendasar: dunia seolah mengakui Palestina, tetapi gagal menghadirkan perlindungan nyata bagi rakyat Gaza.
Melalui makalah berjudul “Recognition Without Protection: Gaza dan Kegagalan Moral Tata Dunia,” saya menyoroti paradoks yang terus berulang dalam politik global. Resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa bertambah, pernyataan dukungan diplomatik mengalir, dan sejumlah negara menyatakan pengakuan terhadap Palestina. Namun di lapangan, blokade, kekerasan struktural, dan penghancuran kehidupan sipil tetap berlangsung. Pengakuan politik berubah menjadi legitimasi simbolik yang miskin makna kemanusiaan.
Harapan sempat menguat pasca Deklarasi New York Oktober 2025 yang digadang sebagai jalan menuju gencatan senjata permanen. Kenyataannya, ratusan pelanggaran masih terjadi. Rekonstruksi Gaza kembali digelar tanpa menyentuh akar persoalan: pendudukan dan impunitas. Siklus tragis pun terulang—bangun, hancur, lalu dibangun kembali tanpa keadilan. Dalam situasi semacam ini, jargon long-term resilience tak lebih dari ilusi yang menutupi kegagalan komunitas internasional.
Masalah Gaza sesungguhnya mencerminkan krisis moral tata dunia. Hukum internasional diterapkan secara selektif, bergantung pada kepentingan geopolitik, bukan pada nilai kemanusiaan universal. Nyawa warga sipil diperlakukan sebagai angka statistik, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat setara. Di sinilah letak kegagalan terbesar sistem global hari ini.
Karena itu, saya meyakini bahwa kebuntuan diplomasi negara harus diimbangi dengan diplomasi akademik dan advokasi masyarakat global. Lembaga seperti World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought (WFPIST) dan MAPIM memiliki peran strategis membangun solidaritas lintas mazhab dan lintas bangsa. Ruang intelektual perlu menjadi jembatan antara riset, aktivisme, dan kebijakan publik agar isu Palestina tidak tenggelam oleh kepentingan elite politik.
Saya juga mengajak untuk meninjau ulang kerangka solusi politik yang selama ini dianggap final. Gagasan Solusi Dua Negara kian tidak realistis akibat fragmentasi wilayah dan ekspansi permukiman ilegal. Alternatif Solusi Satu Negara berbasis kesetaraan warga tanpa diskriminasi etnis maupun agama, sebagaimana dikemukakan sejumlah pemikir kritis seperti Ilan Pappé, layak dipertimbangkan sebagai jalan yang lebih jujur dan berkeadilan.
Bagi saya, keberpihakan akademisi Indonesia dalam isu Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan panggilan etis. Universitas tidak boleh netral di hadapan penindasan. Pengetahuan harus berdiri bersama korban, bukan bersama kekuasaan yang menormalisasi kekerasan. Kontribusi intelektual adalah bagian dari diplomasi kemanusiaan.
Saya meninggalkan Malaysia dengan keyakinan bahwa suara moral tidak boleh padam. Selama masih ada keberanian untuk menyambungkan ilmu, nurani, dan tindakan, harapan bagi Gaza tetap hidup. Ilusi perlindungan internasional boleh saja terus diproduksi, tetapi tugas kita adalah membongkarnya dan menggantinya dengan keadilan yang nyata.
Penulis: Abdullah, Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB)
