ARTIKEL, DIALOGMASA.com – Ketergantungan partai politik pada modal besar kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja politik nasional. Di tengah dominasi korporasi global, oligarki, dan mahalnya biaya politik, partai politik dinilai terjebak dalam dilema antara menjaga legitimasi demokratis dan memenuhi kebutuhan pendanaan. Isu ini mengemuka dalam diskusi kritis yang melibatkan akademisi, mahasiswa, dan pengamat politik.
Direktur Pusaka, Lujeng Sudarto, menilai bahwa kapitalisme di negara-negara berkembang tidak tumbuh secara profesional, melainkan melalui relasi erat dengan kekuasaan negara.
“Pada negara dunia ketiga; kapitalisme menguat karena berkongsi dengan negara (state capitalism) Dan secara faktual disebut sebagai pseudo capitalism. Bukan karena mereka profesional, tetapi berbisnis dengan meminjam tangan negara.”
Menanggapi pertanyaan tentang kendali asing atas negara berkembang, Lujeng menegaskan bahwa dominasi korporasi multinasional merupakan fakta global.
“Multi national corporations itu fakta.Istilah kapitalisme global itu mengacu pada hegemoni perusahaan” multinasional yg beroperasi dengan memaksakan regulasi kepada negara” dunia ketiga”
Ia juga menilai bahwa persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan di negara berkembang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kapitalisme global.
“Kalau melihat fakta kemiskinan dan kerusakan alam di negara-negara berkembang, itu kan tren bahwa juga diakibatkan oleh hegemoni kapitalisme global.”
Dalam perspektif ekonomi politik global, menurut Lujeng, batas antara sistem kapitalis dan sosialis tidak lagi tegas.
“Dalam perspektif ekonomi politik global ciri-ciri negara kapitalis dan sosialis itu sangat cair. Masing-masing punya plus minus. Apalai pakai perspektif dari Anthony Gidden: the third way. Sistem politiknya demokrasi (kapitalis) tapi sistem ekonominya sosialis.”
Terkait solusi, Lujeng menilai partai politik memiliki peran strategis dalam memperbaiki keadaan, mengingat hampir seluruh jabatan publik direkrut melalui partai.
“Jabatan eksekutif: Presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota. Rekrutmennya lewat partai.”
“Legislatif juga partai. Termasuk penentuan hakim agung di MA dan MK, juga tak luput dari peran partai.”
Ia menegaskan bahwa kualitas sistem politik sangat ditentukan oleh kualitas partai politik itu sendiri.
“Baik buruk nya sistem politik (negara) sangat dipengaruhi oleh baik buruknya sistem partai politik.”
Namun demikian, Lujeng mengingatkan bahwa harapan tidak sepenuhnya bergantung pada partai.
“Kalau tidak puas ya yg diperkuat adalah peran civil society dan pers.. tapi kalau kedua kelompok ini sudah tidak lagi kritis dan mudah dikooptasi ya tidak ada lagi harapan rakyat.”
Pandangan kritis juga datang dari Iradatus Sholihah, mahasiswa asal Pasuruan. Ia menilai kinerja partai politik di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
“Kerja partai politik di Indonesia belum sepenuhnya baik. Masih banyak partai yang hadirnya kuat saat pemilu aja, tapi setelah itu seprti kurang terasa di tengah persoalan-persoalan rakyat yang ada.”
Menurutnya, fungsi dasar partai sering kali terabaikan.
“Padahal partai seharusnya jadi ruang kaderisasi, pendidikan politik, dan alat untuk perjuangan kepentingan publik, Tapi yang sering kita lihat kan justru elitisme, perebutan jabatan, dan kepentingan internal partai yang lebih dominan sepertinya.”
Meski demikian, Iradatus menolak generalisasi terhadap seluruh kader partai.
“Meskipin begitu, saya juga nggak mau menggeneralisasi. Masih ada kok kader-kader partai yang idealis dan serius mengawal isu rakyat. Hanya saja, mereka belum jadi arus utama. Jadi menurut saya, problem utamanya bukan cuma individu, tapi sistem dan orientasi partai masih perlu dibenahi agar benar-benar keberpihakannya kepada rakyat.”
Sementara itu, Akademisi Dr. Aminullah, S.Sos, M.AP, menyoroti peran kapitalisme global dalam memperkuat dominasi modal dalam politik elektoral.
“Kapitalisme global menyediakan resources untuk menang dana kampanye, akses media, mesin politik. Siapa punya modal, dia menang. Siapa menang, dia tentukan kebijakan. Circle sempurna untuk melanggengkan hegemoni kapital.”
Dalam konteks tersebut, Aminullah menilai partai politik berada dalam situasi dilematis yang oleh Claus Offe disebut sebagai kontradiksi struktural: antara menjaga akumulasi kapital dan mempertahankan legitimasi demokrasi. Ketergantungan pada modal oligarki mendorong pragmatisme politik, sementara retorika pro-rakyat tetap dijual ke publik.
Fenomena ini termanifestasi dalam pendanaan kampanye yang mahal, oligarki internal partai, serta komodifikasi jabatan publik. Jabatan politik diperlakukan sebagai investasi yang harus dikembalikan melalui kebijakan dan proyek setelah kekuasaan diraih.
Sebagai jalan keluar, Dosen di salah satu kampus Pasuruan ini menawarkan lima agenda reformasi: reformasi pendanaan politik, demokratisasi internal partai, revitalisasi ideologi, penguatan masyarakat sipil, serta reformasi birokrasi yang genuine.
Kesimpulannya, harapan tidak bisa sepenuhnya diletakkan pada partai politik dalam bentuknya saat ini. Demokrasi, sebagaimana diingatkan Frederickson, bukan hanya soal institusi, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok lemah.
Hegemoni kapitalisme global memang menjadi tantangan besar, namun sebagaimana diajarkan Gramsci, hegemoni tidak pernah total. Selalu ada ruang resistensi dan kontra-hegemoni.
Selama pengetahuan kritis, diskusi, dan keberanian untuk bertindak masih hidup di tengah masyarakat, harapan akan perubahan tetap ada. Tanpa idealisme, perubahan tidak mungkin terjadi. Dan sinisme hanya akan memperpanjang ketidakadilan yang ada. (Red)
