SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com – Presiden Prabowo Subianto saat ini berada dalam tekanan serius dari Amerika Serikat, khususnya terkait perang tarif dagang yang kembali menguat di era Donald Trump. Hingga kini, Indonesia masih berada dalam proses negosiasi tarif perdagangan dengan AS yang belum mencapai kesepakatan final.
Dalam konteks ini, muncul indikasi bahwa langkah Indonesia mendekat ke BoP (Board of Peace) merupakan bagian dari strategi untuk “merayu” Amerika Serikat agar posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan menjadi lebih menguntungkan.
Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah demi meredakan tekanan ekonomi dan tarif, Indonesia harus mengorbankan prinsip konstitusional dan historisnya yang anti-kolonialisme?
Dalam sejarah diplomasi Indonesia, tidak pernah ada preseden Indonesia duduk dalam satu organisasi bersama Israel. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri Indonesia yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. BoP, sebagai organisasi bentukan Trump, di dalamnya melibatkan Israel sebagai bagian dari arsitektur politiknya.
Dengan bergabung atau mendukung BoP, Indonesia secara tidak langsung berada dalam satu barisan dengan Israel—sebuah posisi yang problematik secara moral, historis, dan konstitusional.
Lebih jauh, BoP sendiri merupakan organisasi yang lemah secara hukum dan legitimasi internasional. Ia dibentuk melalui kebijakan prerogatif Presiden Trump tanpa persetujuan Kongres AS. Artinya, keberlanjutan BoP sangat bergantung pada figur personal Trump, bukan pada konsensus politik Amerika Serikat secara institusional. Tidak mengherankan jika sejumlah negara menolak atau bersikap skeptis terhadap BoP.
Dalam konteks ini, Indonesia seharusnya tidak terburu-buru menempatkan diri pada forum yang rapuh secara legal dan sarat kepentingan politik sepihak. Alih-alih masuk ke BoP, Indonesia justru perlu mengoptimalkan diplomasi multilateral melalui jalur yang memiliki legitimasi kuat, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta berbagai platform internasional lainnya.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan reputasi diplomatik yang relatif netral, Indonesia memiliki modal strategis untuk berperan sebagai jembatan dialog antara negara berkembang dan negara maju, termasuk dengan Amerika Serikat. Peran ini akan jauh lebih kredibel jika dijalankan bersama negara-negara muslim yang memiliki kedekatan historis dan politik dengan AS, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Turki.
Melalui diplomasi kolektif dunia muslim, Indonesia dapat mendorong dialog konstruktif dengan AS guna menekan tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Diplomasi semacam ini berpotensi lebih efektif dalam mendorong pengakuan politik penuh terhadap Palestina, penghentian kekerasan, pemenuhan hak-hak rakyat Palestina, serta penyelesaian isu pengungsi dan kemerdekaan Palestina.
Sebaliknya, BoP tampak tumpul dalam menjawab akar persoalan konflik Palestina–Israel. Dalam kerangka BoP, tidak ada pembahasan serius mengenai penghentian genosida, pengakuan hak-hak fundamental bangsa Palestina, maupun agenda kemerdekaan Palestina. Yang muncul justru kekhawatiran bahwa BoP akan digunakan sebagai alat legitimasi politik bagi Israel untuk melanggengkan pendudukan.
Oleh karena itu, diplomasi yang diprakarsai Indonesia bersama negara-negara muslim dan komunitas internasional akan lebih dipandang sebagai kebijakan yang konstruktif, solutif, dan bermartabat, dibandingkan bergabung dengan BoP yang sangat dipengaruhi kepentingan personal Donald Trump dan minim legitimasi internasional.
Indonesia harus berhati-hati agar langkah pragmatis ekonomi tidak menggerus prinsip dasar politik luar negeri yang telah menjadi jati diri bangsa sejak kemerdekaan.
Oleh: Abdullah S.Sos., M.Hub.Int,Dosen Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya Malang
