SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com – Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kerap dipandang sebagai indikator positif keberhasilan pembangunan nasional.
Namun di balik angka-angka statistik tersebut, realitas ekonomi masyarakat—khususnya kelompok berpendapatan rendah dan pelaku UMKM—menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya membaik. Kenaikan IPM dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nyata.
Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat cenderung berulang. Gaji habis sebelum akhir bulan, ketergantungan pada utang, hingga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok menjadi keluhan yang semakin lazim terdengar.
Menurut Dahlia Najatul Khilda, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara pendapatan dan biaya hidup yang terus meningkat.
“Banyak masyarakat mengalami situasi di mana gaji yang diterima tidak mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan perumahan,” tulis Dahlia dalam kajiannya.
Ia menilai inflasi berperan besar dalam menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok dengan pendapatan tetap.
Kenaikan inflasi, meskipun terlihat kecil secara persentase, berdampak signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Setiap kenaikan harga secara bertahap memaksa masyarakat melakukan penyesuaian, mulai dari mengurangi konsumsi hingga mengorbankan kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan, di mana sebagian masyarakat belum memiliki dana darurat dan kebiasaan menabung yang memadai.
Selain faktor inflasi, pola konsumsi modern juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudahan akses kredit, sistem “bayar nanti”, serta pengaruh media sosial mendorong perilaku konsumtif yang sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan.
“Pengeluaran masyarakat tidak lagi sepenuhnya rasional, tetapi dipengaruhi oleh gaya hidup dan dorongan sosial,” ungkap Dahlia.
Di sisi lain, ketimpangan pendapatan semakin terlihat melalui fenomena kelompok kaya yang kian mendominasi sumber daya ekonomi. Akumulasi modal menjadi kunci utama dalam proses ini. Kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki aset produktif—seperti tanah, properti, saham, dan bisnis—yang terus menghasilkan pendapatan dan dapat diinvestasikan kembali.
“Kelompok kaya memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, jaringan, informasi, dan bahkan kebijakan,” tulis Dahlia.
Akses ini membuat mereka semakin unggul dibandingkan kelompok berpendapatan rendah yang terjebak pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek sehingga sulit berinvestasi untuk masa depan.
Sementara itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi berbagai kendala struktural. Berdasarkan data Bank Indonesia, permasalahan UMKM sebagian besar bersumber dari faktor internal, seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, aspek hukum, dan akuntabilitas usaha.
Dahlia menyoroti bahwa keterbatasan modal dan SDM merupakan hambatan paling dominan. Tanpa modal yang cukup, pelaku UMKM kesulitan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar.
Akibatnya, potensi UMKM tidak dapat berkembang secara optimal dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas.
Di tengah kondisi tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM Indonesia tahun 2025 mengalami peningkatan, disertai kenaikan pengeluaran riil per kapita sekitar Rp461.000 dibanding tahun sebelumnya. Namun, angka ini dinilai belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi.
“Kenaikan IPM seharusnya tidak hanya bersifat statistik, tetapi mampu dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup,” tegas Dahlia.
Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan pengendalian inflasi, memastikan subsidi tepat sasaran, serta memperkuat sektor UMKM melalui peningkatan kapasitas dan inovasi berkelanjutan. Tanpa langkah konkret tersebut, kenaikan IPM berisiko hanya menjadi angka di atas kertas, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dahlia Najatul Khilda, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan.
