JAKARTA, DIALOGMASA.com — Kedutaan Besar Republik Islam Iran memperingati 47 tahun Revolusi Islam Iran di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah diplomat, akademisi, dan tamu undangan dari berbagai institusi di Indonesia.
Dari kalangan akademisi, hadir civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, di antaranya Dekan FISIP UB Dr. Ahmad Imron Rozuli, Direktur Brawijaya Islamic Civilization and Middle East Studies Yusli Effendi, serta Dosen Hubungan Internasional FISIP UB sekaligus Direktur Iran Corner FISIP UB, Sayyid Abdullah Assegaf.
Dalam keterangannya kepada Dialogmasa, Sayyid Abdullah Assegaf menilai Revolusi Islam Iran memberikan inspirasi penting bagi bangsa-bangsa yang menghadapi tekanan global.
“Di usia ke-47 pasca Revolusi Islam, Iran berhasil menunjukkan kemajuan signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun berada di bawah embargo dan sanksi Amerika Serikat serta sekutunya,” kata Abdullah.
Ia menyebut capaian Iran terlihat pada penguasaan teknologi strategis seperti rudal, drone, dan teknologi medis, serta indikator kesejahteraan masyarakat.
Menurut Abdullah, Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Iran berada di atas rata-rata standar PBB, yang menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak membuat Iran terpuruk.
“Tekanan dan hambatan yang dipaksakan justru membentuk kekuatan nasional dan semangat pantang menyerah. Iran membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa tunduk pada kekuatan hegemon,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa keberhasilan Iran tidak dapat dilepaskan dari nilai dan ideologi Islam yang menjadi dasar sistem pemerintahan negara tersebut.
Ia menilai sistem Wilayatul Faqih, yang menempatkan kepemimpinan ulama sebagai fondasi negara, berperan penting dalam menjaga konsistensi kebijakan nasional Iran dalam menghadapi tekanan global.
“Kepemimpinan Wali Faqih yang dipilih melalui mekanisme ketat telah menjadi pondasi kuat bagi Iran dalam melawan berbagai bentuk kezaliman kekuatan hegemon,” katanya.
Abdullah juga menyinggung posisi Iran dalam isu Palestina. Ia menilai sikap Iran yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina merupakan implementasi dari konstitusi negara tersebut.
“Perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel berakar dari konstitusi Iran yang mendasarkan kebijakan luar negerinya pada penolakan terhadap segala bentuk penjajahan,” tegasnya.
Terkait dinamika internasional, Abdullah turut menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan keaktifan diplomasi Indonesia di forum multilateral, namun tetap perlu dicermati secara kritis.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme hak veto Amerika Serikat dalam BoP berpotensi melemahkan tujuan keadilan global, khususnya dalam isu Palestina.
“Indonesia harus berhati-hati agar kehadirannya tidak sekadar menjadi legitimasi kebijakan yang pada praktiknya menguntungkan Israel,” ujarnya.
Abdullah menegaskan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia harus tetap sejalan dengan amanat UUD 1945, yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi. (AL/WD)
