PASURUAN,DIALOGMASA.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Blitar guna menelusuri keberadaan tanah masuk/pengganti TMKH yang dibeli PT Kusuma Raya Utama. Hasil awal menunjukkan data luasan tanah pengganti di tingkat desa belum terpetakan secara rinci.
Anggota Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, mengungkapkan rombongan pertama kali mendatangi Perhutani Kabupaten Blitar untuk meminta kejelasan luasan tanah pengganti di tiga desa di Kecamatan Kademangan, yakni Desa Dawuhan, Sumberjati, dan Plosorejo. Namun, pihak Perhutani disebut belum dapat menunjukkan detail luasan per desa.
“Perhutani tidak bisa menjelaskan secara rinci berapa luas tanah pengganti yang dibeli PT Kusuma Raya Utama di masing-masing desa. Termasuk tanah negara bebas seluas 102,53 hektare, posisinya juga belum jelas di bagian mana,” ujar Sugiyanto.
Meski demikian, Perhutani memastikan telah menerima tanah masuk/pengganti dengan total sekitar 155,50 hektare. Pansus kemudian meninjau langsung lokasi di tiga desa tersebut untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan data administratif.
Dari hasil pengecekan, lahan yang dimaksud saat ini telah berupa kawasan hutan jati dan dinilai layak disebut sebagai hutan produksi. Area tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat sekitar.
“Kami melihat langsung di lapangan. Tanah masuk itu sudah menjadi hutan jati yang kondisinya memang seperti kawasan hutan dan berbatasan dengan tanah warga,” jelasnya.
Untuk memastikan validitas data, Pansus berencana melanjutkan penelusuran dengan mendatangi pemerintah desa setempat. Langkah ini dilakukan guna memastikan luasan dan status tanah yang telah dibeli perusahaan sebagai pengganti TMKH.
“Kami akan mendatangi tiga desa tersebut untuk memastikan kembali luasan tanah yang sudah dibeli PT sebagai tanah pengganti. Ini penting agar tidak ada selisih data,” tegas Sugiyanto. (Al/WD)
