SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan narasi besar: menyelamatkan generasi dari stunting, mengurangi ketimpangan akses gizi, dan memperkuat masa depan bangsa. Di atas kertas, gagasan ini terdengar mulia. Negara hadir memberi makan anak-anak sekolah demi memastikan mereka tumbuh sehat dan cerdas.
Namun di balik ambisi besar tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah MBG benar-benar solusi struktural atas persoalan gizi, atau sekadar kebijakan populis yang tampak megah di permukaan tetapi rapuh dalam perencanaan?
Indonesia memang masih menghadapi persoalan stunting yang serius. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan prevalensi stunting turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022 dan 21,5 persen pada 2023. Tren ini patut diapresiasi. Namun angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan World Health Organization, yakni di bawah 20 persen untuk kategori masalah kesehatan masyarakat yang terkendali.
Artinya, pekerjaan rumah kita belum selesai.
Dalam konteks itu, pemberian makan gratis di sekolah memang dapat menjadi intervensi jangka pendek untuk meningkatkan asupan gizi anak. Tetapi persoalan gizi bukan sekadar soal makanan yang tersedia di meja. Ia berkaitan erat dengan distribusi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, akses sanitasi, pola asuh, hingga kualitas layanan kesehatan.
Tanpa pendekatan yang komprehensif, MBG berpotensi menjadi solusi parsial untuk persoalan yang sejatinya bersifat struktural.
Persoalan berikutnya adalah soal implementasi dan keberlanjutan anggaran. Program berskala nasional ini diproyeksikan menyerap anggaran sangat besar. Untuk tahun 2026 saja, kebutuhan dana diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan estimasi total tahunan bisa berada di kisaran Rp300–Rp400 triliun ketika program berjalan penuh untuk sekitar 82,9 juta penerima.
Jika dihitung dalam skala harian, kebutuhan operasional bisa menyentuh lebih dari satu triliun rupiah per hari, dengan biaya per porsi sekitar Rp10.000–Rp13.000 per anak. Ini bukan angka kecil. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, alokasi dana sebesar itu harus benar-benar terukur, tepat sasaran, dan tidak mengorbankan sektor strategis lainnya.
Belum lagi soal risiko ketergantungan. Ketika negara mengambil alih pemenuhan gizi tanpa diiringi edukasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga, solusi yang dihadirkan bisa saja hanya bersifat tambal sulam. Bantuan berjalan, tetapi transformasi sosial-ekonomi tidak terjadi.
Pertanyaan pentingnya: apakah MBG dirancang untuk memperkuat kemandirian masyarakat, atau justru menciptakan pola bantuan jangka panjang tanpa strategi keluar yang jelas?
Aspek teknis pelaksanaan pun tak kalah krusial. Siapa penyedia bahan pangan? Apakah petani lokal, UMKM, dan koperasi sekolah dilibatkan? Jika tidak, maka peluang menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi daerah akan terlewatkan.
Program sebesar ini seharusnya tidak berhenti sebagai distribusi konsumsi. Ia semestinya dibangun sebagai ekosistem ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor pendidikan, pertanian, dan usaha mikro secara berkelanjutan.
MBG bukan program yang harus ditolak mentah-mentah. Ia memiliki potensi besar bila dirancang dengan matang dan diawasi secara transparan. Namun kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya. Ia harus diuji dari desainnya, akuntabilitasnya, serta dampak jangka panjangnya.
Transparansi anggaran, evaluasi berbasis data, dan pelibatan masyarakat sipil menjadi syarat mutlak agar MBG tidak berhenti sebagai janji politik yang populer, tetapi menjadi kebijakan yang benar-benar menyelesaikan masalah.
Pada akhirnya, pembangunan manusia tidak pernah bisa diselesaikan dengan kebijakan instan. Yang dibutuhkan bukan sekadar program yang terlihat besar, melainkan kebijakan yang kokoh secara perencanaan, tepat dalam implementasi, dan berkelanjutan dalam dampaknya.
Karena masa depan generasi bangsa tidak boleh dipertaruhkan pada eksperimen kebijakan yang setengah matang.
Oleh: Farhan MahdiMahasiswa Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan
