PASURUAN (dialogmasa.com) – Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebanyak 144,84 ribu orang atau 8,63 persen dari total penduduk, turun dari 154,09 ribu orang atau 9,24 persen pada tahun 2023.
Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menyampaikan dalam berita yang dimuat di situs web pemerintahan pada hari kemarin bahwa penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program pemerintah daerah yang fokus pada tiga aspek utama: bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
1. Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial
Andriyanto menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) dan jaminan perlindungan sosial, termasuk BPJS Kesehatan, telah diterima hampir 100 persen dari penduduk miskin, dengan bantuan pangan yang terus diberikan. Dia juga menyebutkan bantuan untuk pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih berlangsung.
2. Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan diharapkan dapat membuat masyarakat miskin menjadi mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah.
3. Pembangunan Infrastruktur
Program pembangunan infrastruktur di wilayah timur yang diharapkan mengurangi kantong kemiskinan dan mendorong perputaran ekonomi dan menciptakan peluang baru.
Namun, meskipun program-program tersebut tampak efektif di atas kertas, kenyataannya tidak selalu sesuai harapan. Pada Kamis, 25 Juli 2024, pelaku UMKM jamur di Kraton mengungkapkan kepada Dialog Masa bahwa mereka belum merasakan manfaat nyata dari program pemerintah.
Mereka mengeluhkan bahwa meskipun sering diundang untuk sosialisasi mengenai perizinan, bantuan permodalan dan pelatihan yang dijanjikan tidak pernah mereka terima.
Salah seorang pelaku UMKM jamur menyatakan, “Undangan UMKM ada, tapi isinya hanya sosialisasi cara membuat perizinan. Bantuan permodalan dan pelatihan yang dijanjikan tidak pernah kami dapatkan.”
Dia menambahkan, “Dulu kami dijanjikan bantuan mesin atau alat-alat jamur, tapi hingga kini tidak ada realisasinya.”
Ketidakselarasan antara program pemerintah dan kenyataan di lapangan menjadi perhatian, menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu evaluasi. (Ali/WJ)
