PASURUAN, DIALOGMASA.com – Lambatnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyerahkan dokumen KUA-PPAS, yang menjadi dasar legal dan administratif penyusunan Perubahan APBD 2025, mendapat sorotan dari Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum (GP3H), Anjar Suprianto, S.H.
Pria yang akrab disapa Om Anjar ini menilai, keterlambatan pengiriman dokumen tersebut berdampak langsung terhadap agenda legislatif, termasuk tahapan pembahasan anggaran. Akibatnya, hal ini berpotensi menunda realisasi program prioritas, pencairan anggaran, hingga pelayanan publik.
“Ini fakta. Indikasi lemahnya koordinasi antara eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD), khususnya dalam perencanaan anggaran tahunan, sangat terlihat dari kasus ini,” tegas Anjar pada Jumat (4/7/2025).
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui TAPD dan BPKAD segera menyelesaikan dan menyerahkan dokumen KUA-PPAS ke DPRD. Selain itu, ia juga mendorong DPRD melalui Banmus untuk menjadwalkan dialog atau rapat koordinasi lintas lembaga guna mempercepat sinkronisasi dokumen.
“Sekretariat DPRD dan Sekda Kabupaten perlu meningkatkan fungsi koordinasi teknis dan administratif antarunit terkait. Diperlukan pula sistem pengawasan terhadap kinerja tahapan anggaran agar keterlambatan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” jelasnya.
Menurut Anjar, transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik juga harus dijaga agar masyarakat memahami proses dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
(Abi/Wj)
