JEMBER, DIALOGMASA.com — SH Indepth Jember menggelar workshop studi ilmiah bersama beberapa narasumber dari berbagai latar belakang Minggu malam, (22/02/26).
Di antara narasumber yang terlibat antara lain akademisi, Pemda dari unsur eksekutif dan legislatif, pimpinan ormas, petani, peternak, pengusaha, pedagang, hingga penerima manfaat program.
Dalam forum tersebut mengemuka pandangan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pangan apabila peningkatan konsumsi tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi.
“Potensi inflasi pangan di masa depan akibat MBG bila tidak diimbangi penguatan produksi,” ujar Ketua SH Indepth, Sukma Hari.
Dalam diskusi dipaparkan bahwa MBG sebagai program prioritas nasional melibatkan anggaran besar yang mengalir ke sektor riil, terutama melalui pengadaan bahan pangan, operasional dapur, dan distribusi logistik. Injeksi fiskal dalam skala besar dinilai dapat meningkatkan permintaan agregat (aggregate demand) pada sektor pangan serta mempercepat perputaran uang.
Namun, peningkatan permintaan tanpa ekspansi produksi dinilai berisiko menimbulkan tekanan harga di tingkat konsumen.
Data yang dibahas dalam forum menunjukkan inflasi tahunan Maret 2025 mencapai 4,7 persen, dengan komponen makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama. Kondisi ini disebut menjadi indikator bahwa sektor pangan cukup sensitif terhadap tambahan permintaan.
Forum juga menyoroti ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam rantai pasok pangan. Jika produksi lokal tidak diperkuat, belanja MBG dikhawatirkan hanya mempercepat perputaran uang tanpa memperluas kapasitas produksi.
Selain itu, kenaikan biaya input produksi seperti pupuk dan bahan bakar, serta sistem logistik yang belum optimal, dinilai dapat membatasi kemampuan petani dalam merespons lonjakan permintaan.
Dalam pembahasan juga disinggung adanya peningkatan impor sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam beku, susu bubuk, dan beras medium sebesar 12,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jika konsumsi meningkat tanpa diimbangi produksi domestik, ketergantungan impor berpotensi bertambah dan berdampak lanjutan pada stabilitas harga.
Sebagai langkah antisipatif, forum mendorong pemanfaatan pesantren sebagai instrumen alternatif untuk memperkuat produksi pangan dalam implementasi MBG, khususnya di Kabupaten Jember.
Menurut paparan dalam workshop, pesantren di wilayah agraris memiliki potensi sebagai simpul penghubung antara produksi pangan lokal dan kebutuhan dapur MBG. Sejumlah pesantren memiliki lahan pertanian, unit usaha produktif, dapur komunal, serta jejaring dengan petani sekitar.
“Pesantren jadi alternatif penguatan produksi,” tegas Sukma.
Melalui skema pengadaan langsung dari petani lokal yang difasilitasi pesantren, rantai distribusi dinilai dapat diperpendek dan stabilitas pasokan lebih terjaga. Dengan demikian, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program berbasis konsumsi, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan produksi dan ketahanan pangan daerah agar dampak ekonominya lebih berkelanjutan. (AL/WD)
