PASURUAN, DIALOGMASA.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya menyoroti pernyataan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pasuruan yang menyebut rendahnya animo masyarakat sebagai penyebab kurang maksimalnya program ketenagakerjaan.
Menurut BEM, justru sistem Disnaker-lah yang harus dievaluasi karena sosialisasi tidak merata serta minim tindak lanjut setelah kegiatan.
“Sangat tidak bijak jika Disnaker melempar kesalahan kepada masyarakat dengan menyebut mereka tidak berminat,” tegas M. Ubaidillah Abdi, Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya. “Disnaker dibiayai oleh uang rakyat untuk menciptakan solusi, bukan untuk mengeluh. Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, ‘Mengapa program kami gagal menarik minat warga?’ bukan sebaliknya.”
BEM Pasuruan Raya menilai persoalan utama terletak pada penyebaran informasi. Dari hasil turun lapangan, mereka menemukan masih ada desa-desa yang mengaku belum pernah menerima sosialisasi sama sekali.
“Ini membuktikan bahwa sosialisasi tidak masif dan kurang inovatif. Bagaimana mungkin program bisa diikuti jika informasinya saja tidak sampai ke masyarakat?” ujar Koordinator Advokasi Aliansi BEM Pasuruan Raya.
Selain sosialisasi, mahasiswa juga menyoroti lemahnya tindak lanjut setelah kegiatan. Menurut mereka, masyarakat membutuhkan kepastian berupa pendampingan atau jaminan kerja, bukan sekadar kegiatan formalitas.
“Program tanpa tindak lanjut hanya akan berhenti pada sertifikat. Itu sebabnya warga enggan mengikuti. Masyarakat bukan tidak mau berkembang, tapi mereka membutuhkan kepastian,” tambahnya.
BEM Pasuruan Raya mendesak Disnaker agar tidak sekadar menyalahkan keadaan, melainkan berbenah. “Gunakan anggaran dan sumber daya untuk menjangkau semua wilayah, buat program yang relevan, bangun kemitraan dengan industri, dan pastikan ada tindak lanjut nyata. Itu baru bisa disebut kerja untuk rakyat,” tutup Ubaidillah. (AL/WD)
