PASURUAN, DIALOGMASA.com — Aktivis lingkungan Ayik Suhaya mendatangi Kantor Bupati Pasuruan pada Rabu (6/8/2025) siang untuk melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
Menurut Ayik, aktivitas tambang tersebut berada di kawasan resapan air yang berpotensi mengancam lingkungan, merusak struktur tanah terasering, dan mengganggu kawasan konservasi penting bagi ekosistem setempat.
“Pertambangan tanpa izin tidak hanya merusak alam, tetapi juga merugikan keuangan daerah. Kalau tidak ada izin, artinya tidak ada retribusi dan PAD yang masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika tambang resmi tentu akan memberi kontribusi berupa pajak dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, jika ilegal, keberadaannya tidak akan tercatat dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ayik juga mengingatkan bahwa Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan telah disahkan. Tanpa tindakan nyata dari Pemkab terhadap tambang ilegal, kebijakan tersebut berpotensi terhambat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Terpisah, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengaku telah menerima laporan sejak awal Juli lalu. Ia menyebut, pada 8 Juli 2025, Dinas Lingkungan Hidup telah meneruskan laporan tersebut ke Satpol PP Provinsi Jawa Timur.
Pemkab, kata Rusdi, akan melakukan peninjauan ulang ke lapangan. “Kami akan cek lagi kondisi terakhir. Jangan sampai ada informasi yang simpang siur,” tegasnya.
Rusdi menjelaskan bahwa meskipun kewenangan perizinan tambang berada di tingkat provinsi, Pemkab Pasuruan tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal dampak lingkungan dan sosial di wilayahnya.
“Kami akan melakukan pengecekan lapangan secepatnya untuk memastikan apakah ada perubahan atau tidak. Beberapa waktu lalu, Pemkab juga sudah melaporkan tambang ilegal tersebut,” pungkasnya.
(Abi/Wj)
