SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com — Tanggapan kritis terhadap pandangan Ulil Abshar Abdalla mengenai isu pertambangan mengerucut pada tiga poin utama:
- perubahan sikap PBNU yang sebelumnya anti-tambang menjadi menerima izin tambang,
- Penggunaan istilah “wahabi lingkungan” untuk menyebut kelompok yang menolak pertambangan secara total,
- Kekhawatiran bahwa argumen Ulil dapat mengorbankan lingkungan atas nama kemaslahatan dan pertimbangan rasional.
Menurut Lujeng Sudarto, penggunaan label “wahabi” tersebut justru bisa membungkam kritik dan mempersempit ruang dialog, meskipun Ulil mengklaim menerima kritik. Ia menilai bahwa posisi PBNU saat ini tampak bertolak belakang dengan fatwa-fatwa sebelumnya yang menegaskan larangan terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan.
PBNU, melalui pernyataan Ulil Abshar Abdalla, kini menerima kebijakan pemerintah yang memberi izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Sikap ini dianggap sebagai perubahan drastis dari posisi PBNU terdahulu yang pernah mengeluarkan fatwa haram terkait praktik tambang yang merusak lingkungan. Kritik pun muncul karena perubahan sikap ini dinilai tidak konsisten dan dikhawatirkan dipicu oleh iming-iming keuntungan dari industri tambang.
Ulil menyebut aktivis lingkungan yang menolak semua bentuk pertambangan sebagai “wahabi lingkungan” karena dianggap terlalu ekstrem. Ia berpandangan bahwa penolakan total terhadap pertambangan tidak proporsional, terutama di negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia. Menurutnya, yang harus dilawan adalah praktik tambang yang buruk (bad mining), bukan kegiatan pertambangan secara keseluruhan.
Di sisi lain, Lujeng Sudarto menekankan bahwa prinsip daf’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) harus dipegang, terlebih ketika kerusakan lingkungan yang terjadi sudah terbukti fatal.
Ia juga khawatir pendekatan “reasonable environmentalism” yang diusung Ulil justru menyederhanakan kompleksitas persoalan lingkungan dan berisiko mengabaikan dampak jangka panjang.
Sebagai catatan, sebelumnya Ulil Abshar Abdalla terlibat dalam diskusi bersama aktivis lingkungan Greenpeace dalam program Kompas TV bertajuk “Cabut Izin Tambang Nikel, Sementara atau Selamanya?” beberapa waktu lalu.
