PASURUAN (dialogmasa.com) – DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya resmi mengirimkan surat ke Pj Bupati Pasuruan terkait rekomendasi pendidikan politik bagi aparatur pemerintah desa.

Dalam surat bernomor 400.14.1.4/1659/DPRD_Kab Pasuruan/2024, DPRD menginginkan Pemkab memberikan pendidikan politik bagi para perangkat desa se-Kabupaten Pasuruan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, mengatakan bahwa hari ini pihaknya resmi mengirimkan surat resmi ke Pj Bupati Pasuruan.

Menurutnya, rekomendasi itu adalah tindak lanjut dari temuan adanya kepala dan perangkat desa yang diduga belum paham tentang politik, sehingga rentan terjerumus dalam politik praktis dan perlu diberi pemahaman.

Politisi PKB tersebut menambahkan bahwa di Kabupaten Pasuruan tidak semua kepala dan perangkat desa mengerti tugas dan tanggung jawab mereka selama pelaksanaan Pilkada.

“Hasil rapat kerja dengan Bawaslu menunjukkan ada kepala dan perangkat desa yang diduga melanggar kode etik dan tidak netral dalam masa Pilkada,” katanya, Jumat (1/11/2024).

Dari situlah, kata Rudi, rekomendasi tersebut muncul. Ia ingin agar kepala dan perangkat desa ini melek politik dengan memahami aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

“Kami mendorong Pemkab, melalui Bakesbangpol, untuk segera membuat program pendidikan politik bagi para kepala dan perangkat desa. Ini penting,” tegasnya.

Jika tidak segera ditindaklanjuti, Rudi—sapaan akrabnya—khawatir proses demokrasi di Pasuruan ini akan rusak karena tidak ada pembedaan antara halal dan haram.

Indikator melek politik adalah saat kades atau perangkat desa bisa menunjukkan sikap bijaksana dan arif dalam menyikapi proses demokrasi, khususnya Pilkada Pasuruan.

“Tapi faktanya, mereka terlibat dalam politik praktis. Tidak bisa dibedakan antara yang boleh dan yang tidak,” sambung politisi PKB ini. (Abi/Wj)