PASURUAN (dialogmasa.com) – Rencana Satgas Gugus PMK Kabupaten Pasuruan yang akan melakukan vaksinasi pada peternak sapi masyarakat mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan guna mencegah penyebaran PMK lebih meluas.
Namun demikian, DPRD menyarankan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) terlebih dahulu melakukan validasi data jumlah ternak sapi yang akan dilakukan penyuntikan. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui rencana kegiatan tersebut.
“Kami berharap sebelum vaksinasi dilakukan, Disnakeswan terlebih dahulu melakukan pendataan sehingga masyarakat mengetahui kegiatan tersebut. Bila perlu, ternak yang sudah divaksin diberi tanda khusus,” jelas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Wardana, pada Selasa (14/01).
Politisi Gerindra ini menambahkan, selain kegiatan vaksin, pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ternak sapi yang terjangkit PMK jika disembelih dan kemudian dikonsumsi tidak akan menularkan penyakit apabila dimasak dengan baik dan benar.
Disinggung soal dampak penutupan pasar bagi perekonomian masyarakat, Wardana menjelaskan bahwa penutupan pasar memang memberikan sedikit dampak bagi para peternak karena mereka tidak bisa beraktivitas normal seperti jual beli di pasar. Namun demikian, manfaat dari vaksinasi adalah memberikan kepastian keamanan kesehatan hewan ternak sapi untuk jangka panjang.
Keterangan yang sama disampaikan oleh Arifin, S.Sos., Sekretaris Komisi II. Dirinya mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh Satgas PMK dalam penanganan penyebaran penyakit sapi dengan melibatkan semua unsur terkait, mulai dari camat, dinas, Sekda, hingga PJ Bupati.
Dirinya meminta agar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan edukasi kepada para peternak perorangan yang mungkin belum bisa maksimal dalam perawatan ternak. Mereka perlu diberi pemahaman secara utuh tentang bagaimana menangani ternak yang terserang penyakit PMK.
“Kalau para peternak yang menggunakan sistem perawatan secara koloni mungkin sudah mengerti. Beda dengan peternak perorangan; mereka hanya merawat seadanya dan kadang kurang menjaga kebersihan kandang serta kesehatan ternak,” jelas politisi PDIP ini.
(Abi/Wj)
