PASURUAN, DIALOGMASA.com – Demi efisiensi anggaran dan mendukung program prioritas daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, bersama empat pimpinan dewan dengan tegas menolak fasilitas berupa kendaraan dinas (mobdin) baru.
“Betul mas, kita (pimpinan DPRD, red) kompak membatalkan fasilitas kendaraan dinas. Karena kondisi anggaran tidak memungkinkan, harus mengedepankan efisiensi untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kecil,” tegas pria yang akrab disapa Lek Sul saat dikonfirmasi, Selasa (19/8/2025).
Politisi senior PKB asal Desa Bulusari, Kecamatan Gempol ini menambahkan, meskipun tidak menggunakan mobdin baru, hal tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kinerja pimpinan dewan tetap berjalan dengan baik karena kendaraan dinas lama masih layak digunakan.
“Pakai mobdin yang lama tidak apa-apa. Toh kondisinya masih bagus dipakai kedinasan. Yang penting kinerja kedewanan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Samsul menuturkan, awalnya memang ada usulan pengadaan mobdin bagi unsur pimpinan dewan. Namun, melihat struktur APBD yang memprihatinkan serta masih banyak program urgen yang harus diprioritaskan, akhirnya rencana itu dibatalkan.
“Tahun 2026 pun masih berat kalau harus mengusulkan mobdin baru. Rencana pembelian mobdin senilai Rp 3,2 miliar itu kami batalkan karena kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya stabil,” paparnya.
Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menilai, keputusan menolak pengadaan mobdin akan lebih bijak bila anggaran dialihkan untuk mendukung program-program prioritas daerah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Dewan berkewajiban memberi teladan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan fasilitas kami,” pungkasnya. (abi/Wj)
