PASURUAN (dialogmasa.com) – Isu terkait organisasi masyarakat (Ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan menjadi perbincangan nasional. Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa praktik pemalakan oleh Ormas harus ditindak tegas.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa banyak pelaku pemalakan berasal dari kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari celah dari proyek-proyek yang ada, pernyataan ini seperti yang telah di muat pada cbcn Indonesia Minggu lalu.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa aksi premanisme semacam ini sering menjadi penghambat realisasi investasi, sehingga perlu ada diskusi antara semua pihak untuk mencari solusi.
Fenomena ini juga mendapat sorotan dari aktivis Pasuruan, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pus@ka), Lujeng Sudarto. Menurutnya, permintaan THR oleh Ormas atas nama tradisi bukan bagian dari budaya Lebaran yang sebenarnya.
“Tradisi THR bagi pekerja memiliki dasar normatif dalam kesejahteraan dan keadilan sosial, tetapi permintaan THR oleh Ormas atas nama tradisi adalah bentuk ritualisme yang melenceng,” ujar Lujeng kepada Dialog Masa, Rabu (26/03).
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa praktik ini dapat menggeser makna Lebaran dari budaya berbagi menjadi budaya pemaksaan dan pemalakan yang terstruktur.
“Jika praktik ini terus berlanjut, budaya berbagi dalam Lebaran bisa bergeser menjadi budaya pemaksaan dan pemalakan terstruktur, di mana Lebaran bukan lagi soal kebahagiaan, melainkan tekanan ekonomi dan politik.”
Lujeng juga menegaskan bahwa tradisi sejati lahir dari keikhlasan, bukan manipulasi simbol agama. Oleh karena itu, menurutnya, permintaan THR oleh Ormas yang menjadi beban bagi pengusaha atau instansi pemerintah bukan bagian dari budaya Lebaran yang sesungguhnya.
“Tradisi sejati lahir dari keikhlasan, bukan manipulasi simbol agama, sehingga permintaan THR oleh Ormas yang menjadi beban bagi pengusaha atau instansi pemerintah bukan bagian dari budaya Lebaran yang sesungguhnya, melainkan praktik pemalakan yang dilegitimasi oleh simbol agama,” tegasnya.
Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha dan berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia. Pemerintah pun diharapkan dapat bertindak tegas untuk memastikan bahwa tradisi berbagi di momen Lebaran tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan. (AL/WD)
