OPINI, DIALOGMASA.com – Sudah hampir tiga bulan berlalu sejak hujan deras pada 13 Mei 2025 menyebabkan putusnya salah satu jembatan penghubung vital di kawasan Desa Karangjatianyar, Kabupaten Pasuruan. Namun hingga hari ini, belum ada kejelasan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Warga hanya bisa berharap, sementara kondisi jalan darurat yang dibangun secara swadaya makin membahayakan.
Nafiatul Adawiyah, salah satu warga yang tinggal tak jauh dari lokasi, menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya, jalan darurat yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat tidak memenuhi standar keamanan.
“Sudah banyak korban yang jatuh karena jalan itu terlalu curam, sempit, dan tak punya pengaman. Kami sangat khawatir, apalagi anak-anak dan lansia juga melintasinya setiap hari,” ujarnya.
Bapak Ashari selaku Kepala Desa tak tinggal diam. Ia menyebut telah mengajukan percepatan pembangunan kepada Pemkab Pasuruan. Namun sayang, belum ada respons pasti selain janji peninjauan dan “akan segera ditindaklanjuti”. Sementara itu, aktivitas warga terus terganggu dan keselamatan mereka dipertaruhkan setiap hari.
Ketika infrastruktur publik rusak, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera hadir. Bukan hanya karena itu tugas administratif, tapi karena nyawa dan keberlangsungan hidup masyarakat berada di ujung jembatan itu.
Kita semua tahu, anggaran pemerintah daerah bukan perkara kecil. Jika realisasinya lambat hanya karena prosedur birokrasi, maka perlu ada evaluasi menyeluruh atas manajemen tanggap darurat dan prioritas pembangunan—terutama jika menyangkut keselamatan rakyat.
Warga tentu ingin bersabar, sebagaimana disampaikan Kepala Desa. Namun kesabaran itu ada batasnya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus segera memberi kejelasan, bukan hanya janji.
Pembangunan kembali jembatan ini bukan sekadar proyek fisik—ini adalah bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil yang tiap hari bertaruh nyawa di atas jalan darurat buatan sendiri.
Penulis : Muhammad Qommaruddin
