PASURUAN, DIALOGMASA.com – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menekankan pentingnya kedisiplinan waktu dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Ia mengingatkan agar seluruh tahapan pembahasan dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
Menurut Samsul, ketepatan waktu menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kelancaran pembangunan daerah. Ia menilai keteraturan jadwal pembahasan akan berdampak langsung terhadap percepatan pelaksanaan program di awal tahun.
“Agar pembahasan APBD 2026 berjalan sesuai jadwal Banmus. Ketepatan waktu ini penting agar program pembangunan bisa segera berjalan di awal tahun tanpa keterlambatan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar proses pembahasan dilakukan secara mendalam, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tengah menantang, terutama akibat penurunan dana transfer pusat serta kewajiban belanja pegawai.
DPRD, lanjutnya, akan menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat, serta bekerja maksimal bersama pemerintah daerah untuk menjadikan APBD 2026 sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat Pasuruan.
Samsul menutup arahannya dengan mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dan koordinasi agar pembahasan berjalan produktif dan tepat waktu.
“Sinergi adalah kunci. Kalau semua disiplin terhadap jadwal Banmus, InsyaAllah pembahasan APBD bisa selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelum rapat dilanjutkan dengan jawaban Bupati Pasuruan terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD, sejumlah pandangan strategis disampaikan oleh pihak eksekutif.
Bupati Pasuruan, H.M. Rusdi Sutejo, dalam rapat paripurna tersebut menanggapi berbagai catatan fraksi terkait Raperda tentang APBD 2026.
Menjawab Fraksi PKB, ia menyampaikan bahwa turunnya Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025 menjadi angin segar bagi petani di daerah.
Kebijakan anggaran tahun 2026, kata Rusdi, akan difokuskan pada sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memperketat pengawasan agar penggunaan anggaran lebih efisien.
Terkait 609 tenaga guru honorer yang dirumahkan, Pemkab Pasuruan telah berkirim surat ke Kemenpan RB dan Kemendikdasmen untuk memperoleh kepastian nasib mereka.
Sementara itu, mengenai rencana pembangunan real estate di lahan eks Perhutani Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Rusdi menegaskan akan meninjau ulang urgensinya mengingat kawasan tersebut merupakan daerah resapan air.
Menanggapi Fraksi Gerindra, Bupati menyebut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, integrasi data lintas sektor, serta penyusunan regulasi daerah yang adaptif.
Ia menambahkan bahwa belanja pegawai PPPK disesuaikan dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, dengan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.
Dalam tanggapan terhadap Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab memaparkan data realisasi pajak air tanah:
Tahun 2023 sebesar Rp43,2 miliar
Tahun 2024 sebesar Rp48,8 miliar
Tahun 2025 hingga 30 September mencapai Rp35,2 miliar
Untuk retribusi pasar, Pemkab akan menerapkan sistem pembayaran digital dan memperkuat SDM pengelola pasar.
Sementara terhadap Fraksi Golkar, Bupati memaparkan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi, infrastruktur, UMKM, dan hilirisasi sumber daya alam. Meski tidak ada DAK fisik maupun nonfisik pada 2026, Pemkab akan menutup celah pembiayaan melalui optimalisasi aset daerah serta kemitraan TJSL dengan sektor swasta.
Menjawab Fraksi PKS, pemerintah daerah menegaskan komitmen terhadap peningkatan PAD, perbaikan infrastruktur jalan, dan ketahanan pangan. Honor guru Madin juga telah dimasukkan dalam rancangan APBD 2026.
Kepada Fraksi Gabungan (NasDem, Demokrat, Gelora, dan PPP), Bupati menyampaikan bahwa perbaikan jaringan irigasi akan difokuskan pada wilayah dengan kinerja rendah, serta penguatan UMKM muda di bawah usia 30 tahun untuk memperkuat ekonomi lokal.
“Semua masukan dari fraksi akan menjadi perhatian kami demi kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kabupaten Pasuruan ke depan,” tutup Bupati Rusdi Sutejo. (AB/WD)
