PASURUAN (dialogmasa.com) – Perhelatan Pilbup Pasuruan 2024 sudah usai dengan ditetapkannya Rusdi Sutejo-Shobih Asrori sebagai bupati dan wakil bupati terpilih beberapa waktu lalu. Namun, ada yang menjadi ganjalan bagi Komisi 1 DPRD terkait anggaran hibah ke KPU untuk segera menghitung angka pasti dari anggaran yang diserap selama tahapan berjalan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, yang dikonfirmasi pada Selasa (14/02) menyebutkan bahwa dari Rp75 miliar anggaran hibah yang diberikan pemerintah daerah, masih tersisa Rp9,6 miliar. Seharusnya, pihak KPU menghitung realisasi anggaran setelah tahapan pilkada berakhir.
“Memasuki awal tahun 2025 ini, informasi dari KPU menyebut masih ada beberapa kegiatan yang membutuhkan support anggaran, seperti perjalanan dinas,” katanya.
Politisi PKB ini menilai KPU terlalu memaksakan kegiatan yang sebenarnya tidak begitu krusial dan penting. Terlebih, Kabupaten Pasuruan tidak termasuk daerah yang mengalami perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Bahkan, penetapan bupati terpilih sudah digelar. Artinya, tahapan paling puncak dalam agenda pesta demokrasi itu sudah dilalui.
“Lantas, apa lagi yang mau diambil dari anggaran itu? Sampai-sampai KPU mau menyelaraskan realisasi anggaran hingga tersisa kisaran Rp5 hingga Rp6 miliar. Kecuali honor badan adhoc yang memang masih harus dibayarkan sampai awal tahun ini,” tukas legislator PKB itu.
Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan, Moh. Rois, menyebut serapan anggaran selama 2024 mencapai 87 persen. Adapun sisanya, masih akan digunakan pada Januari–Februari tahun ini, di antaranya untuk evaluasi, operasional PPK dan PPS.
“Karena memang tahapannya masih ada di awal tahun ini,” ujarnya.
Menurutnya, paradigma penggunaan anggaran di KPU berbeda dengan OPD. Sebab, KPU menyerap anggaran berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama tahapan pemilihan. Lain halnya dengan OPD yang terpaku pada kegiatan dalam satu tahun anggaran.
“Beda dengan perangkat daerah yang kinerjanya terhitung setiap tahun anggaran. Sementara kami kan per tahapan, jadi penggunaan anggaran itu multiyears,” ujar Rois.
(Abi/Wj)
