PASURUAN (dialogmasa.com) – Keluhan para petani tomat di Nongkojajar terkait anjloknya harga jual tomat akhirnya mendapatkan tanggapan dari Arifin, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PDI-P yang juga menjabat sebagai anggota Komisi 2.
Arifin menyatakan bahwa pihaknya telah memperjuangkan nasib para petani melalui berbagai upaya, termasuk rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus di bidang pertanian dan hortikultura.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2025-2045, saya memprioritaskan pembentukan BUMD khusus di bidang pertanian dan hortikultura. Langkah ini harus segera diambil untuk mendukung para petani dan menjaga stabilitas harga komoditas. Sebagai contoh, harga minimum tomat harus dijaga di atas Rp 5.000 per kilogram. Jika harga turun di bawah Rp 5.000, para petani akan mengalami kerugian besar,” terang Arifin kepada Dialog Masa, Sabtu (05/10/2024).
Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya petani tomat di Nongkojajar mengeluhkan rendahnya harga jual tomat, yang bahkan sempat menyentuh angka Rp 500 per kilogram, meski kemudian naik menjadi Rp 1.200. Meski demikian, harga tersebut masih jauh di bawah harga pokok produksi, sehingga petani mengalami kerugian.
Salah satu petani berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga. “Kalau harga lebih stabil, itu bisa mengangkat ekonomi pekerja dan kuli tani,” ujar petani tersebut, Jumat (04/10/2024).
Eko warga Pasuruan mengapresiasi upaya Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan memasukkan BUMD bidang pertanian dalam RPJPD 2025-2045.
“Kabar baik dengan rencana adanya BUMD bidang pertanian, negara kita kaya, masa kemerdekaan kita juga sudah panjang, sudah seyogyanya masalah pokok seperti ini sudah terselesaikan, semoga para pemimpin bisa aktif untuk kerja keras dan cepat untuk memastikan kesejahteraan rakyat,” harap Eko. (Al/WD)
