PASURUAN (dialogmasa.com) – Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN), Deni Setiawan, mengungkapkan sejumlah hal penting yang sering diabaikan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa, Kamis (26/09/2024).

Deni menyoroti bahwa alokasi dana desa yang telah diberikan sejak tahun 2015 hingga 2024 kerap tidak memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, terutama dalam hal mitigasi bencana.

“Dana desa yang sudah digelontorkan sejak 2015 hingga 2024, pembelian prioritas seperti rambu atau titik kumpul untuk tanggap bencana belum dilaksanakan oleh pemerintah desa,” ujarnya kepada Dialog Masa.

Deni juga menyoroti pentingnya pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap desa. Menurutnya, keberadaan APAR sangat krusial untuk penanggulangan awal kebakaran, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali tidak memiliki akses cepat terhadap layanan pemadam kebakaran. Ia mencontohkan insiden kebakaran di Sidoarjo beberapa minggu lalu yang memperlihatkan betapa pentingnya alat pemadam sementara di desa.

“Seperti contoh, APAR sangat penting. Beberapa minggu lalu terjadi kebakaran di Sidoarjo, dan habis terbakar karena pemadam kebakaran butuh waktu untuk sampai ke lokasi. Desa tidak memiliki pemadam sementara untuk mengurangi jumlah kerugian yang dialami,” tambah Deni.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho, menjelaskan bahwa regulasi mengenai penggunaan dana desa telah diatur dengan dua peraturan yang berbeda untuk jangka panjang dan jangka pendek.

“Permendes No. 7 Tahun 2023 mengatur penggunaan dana desa untuk kepentingan jangka panjang. Sementara untuk penggunaan dana desa jangka pendek di tahun 2024, diatur oleh Permendes No. 13 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa di setiap desa,” jelas Ridho. (Ali/Wj)