PASURUAN (dialogmasa.com) – DPRD Kabupaten Pasuruan mulai membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan memastikan efektifitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, menjelaskan bahwa dalam Perubahan APBD 2024 ini, terjadi peningkatan pada sejumlah pos anggaran. “Dibandingkan dengan APBD tahun 2024 yang telah ditetapkan, kekuatan anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar Rp 47.113.237.470,00 atau 1,17%,” terangnya.
Kenaikan signifikan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 863 miliar, naik 91,9 miliar. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan pada sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu, Pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan sebesar 3,06%.
“Kenaikan anggaran ini akan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,” tambah Andriyanto.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKB, Abdul Karim, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mengajukan pembahasan Perubahan APBD 2024 lebih awal. Mengingat periode anggota DPRD 2019-2024 akan berakhir akhir bulan ini.
“Kami mendukung arah kebijakan pemerintah kabupaten di tahun 2024,” ujar Karim.
Namun, Karim juga menyoroti adanya penurunan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.Ia mengatakan pada APBD 2024, dimana Silpa 2023 direncanakan Rp340 miliar, tetapi hasil pemeriksaan LHP BPK ternyata sebesar Rp 199 miliar. Sehingga terjadi penurunan sebesar Rp 140 miliar.
“Akibatnya pemerintah harus melakukan penyesuaian pada perangkat daerah dengan kebutuhan anggaran yang besar agar pemerintah dapat menyesuaikan hasil LHP tersebut dan ini butuh kerja sama semua pihak,” katanya.
Penyesuaian dimaksud mencapai Rp 140 miliar. Karim meminta rincian anggaran yang diefisiensi untuk menutup defisit anggaran. Karim meminta pemerintah daerah untuk memberikan rincian anggaran yang akan diefisiensikan guna menutup defisit anggaran.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ali/WJ)
