PASURUAN (dialogmasa.com) – Pemerintah bersiap meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026 dengan 53 sekolah siap beroperasi pada tahap pertama.
Konsep Sekolah Rakyat mengadopsi sistem boarding school atau asrama penuh bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai instansi guna memastikan pendidikan gratis berkualitas bagi mereka yang membutuhkan.
Bintang, seorang mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang, menyambut baik inisiatif ini namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan.
“Sekolah Rakyat ini membawa semangat optimisme sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, sesuai dengan mandat UUD 1945 Pasal 34. Namun, implementasinya harus hati-hati agar tidak terjadi penyelewengan anggaran atau dampak sosial negatif. Masih perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan program ini tepat sasaran dan bukan sekadar pemborosan anggaran,” ujarnya kepada Dialog Masa, Rabu (28/03).
Namun, tidak semua pihak sepakat. Munip, seorang warga, menilai program ini tidak efektif dan lebih baik pemerintah fokus pada peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada.
“Menurut saya, program ini tidak perlu karena akses pendidikan sudah tersedia di sekolah negeri maupun swasta. Masalah utama adalah banyaknya sekolah yang rusak dan membutuhkan perbaikan. Lebih baik anggaran digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah yang ada daripada membuat program baru yang berisiko tidak berjalan maksimal,” katanya.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 200 unit sekolah rakyat tiap tahun. (AL/WD)
