PASURUAN (dialogmasa.com) – Ketua Komisi IV DPRD, Andri Wahyudi, menyoroti sarana dan prasarana serta dukungan di Puskesmas yang dimiliki. Maka tak heran dirinya banyak mendapat keluhan dari beberapa masyarakat di Kabupaten Pasuruan yang berobat menggunakan layanan UHC, yang sudah digelontorkan 100 persen dari dana cukai oleh Pemkab Pasuruan.

Keluhan tersebut meliputi kurangnya tenaga medis dan lahan parkir kendaraan yang tak memadai. Seharusnya, pelayanan mulai dari hulu hingga hilir yang meliputi sarana gedung, alat kesehatan, tenaga medis, ketepatan layanan, hingga alur rujukan harus dilakukan penyempurnaan.

Fakta tersebut terungkap usai Komisi IV DPRD menggelar rapat kerja selama 4 jam dengan seluruh kepala Puskesmas serta Kepala Dinas Kesehatan. “Kami tanyakan kendala yang dihadapi, beberapa kepala Puskesmas mayoritas menemui kendala dalam pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin,” jelasnya.

“Secara infrastruktur, hulu hingga hilir harus siap. Mulai dari Pustu, Puskesmas, sampai rujukan ke RSUD harus siap. Jangan sampai ada antrean di masyarakat,” jelas politisi PDI-P ini.

Pria asal Pandaan ini juga mengingatkan kepada Pemkab Pasuruan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk terus meningkatkan pelayanan. Jangan sampai program layanan kesehatan gratis yang sudah berjalan lebih dari satu tahun ini berimplikasi buruk pada penurunan pelayanan. Belum lagi tantangan eksternal, yakni persaingan layanan kesehatan non-pemerintah seperti klinik dan rumah sakit swasta.

“Ada usulan juga untuk Nakes (tenaga kesehatan: red), domisilinya tidak boleh jauh dari tempat kerja agar tidak berdampak pada layanan. Termasuk juga perhatian dari Pemkab soal tunjangan kinerja (tukin) nakes yang bertugas di wilayah pegunungan juga harus diperhatikan,” imbuhnya. (abi/wj)