PASURUAN (dialogmasa.com) – Ketua LSM Pus@ka, Lujeng Sudarto, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Alun-Alun Bangil, yang dinilainya sebagai alun-alun terburuk di antara 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.
Dalam pernyataannya, Lujeng menyoroti buruknya kondisi alun-alun yang dianggap tidak mencerminkan posisi Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan.
“Jika dibandingkan dengan 38 kota/kabupaten lain di Jawa Timur, alun-alun Bangil sebagai ibu kota Pasuruan adalah yang paling jelek,” ujar Lujeng Sudarto.
Lujeng menambahkan bahwa Pemkab Pasuruan sebenarnya memiliki kemampuan untuk merevitalisasi alun-alun agar lebih artistik dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, menurutnya, baik eksekutif maupun DPRD tidak menunjukkan kemauan yang baik untuk melakukannya.
“Padahal, Pemkab Pasuruan sebenarnya bisa merevitalisasi alun-alun Bangil agar lebih artistik menggunakan APBD. Namun, masalahnya adalah tidak adanya good will dari eksekutif maupun DPRD,” tegas Lujeng.
Ia juga menyoroti alokasi anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan pertura dan sosialisasi dari pokir dewan, yang menurutnya bisa dialihkan untuk revitalisasi alun-alun Bangil. Menurutnya, tanggung jawab atas buruk dan kumuhnya alun-alun ini sepenuhnya berada di tangan eksekutif dan DPRD.
“Buruk dan kumuhnya alun-alun Bangil ini adalah tanggung jawab eksekutif dan DPRD,” katanya.
“Apakah Pemkab tidak malu memiliki alun-alun yang berada di lintasan jalan nasional dan dilihat oleh warga dari kota/kabupaten lain? Kondisi buruk alun-alun Bangil mencerminkan rendahnya kepedulian Pemkab dan DPRD terhadap alun-alun ini,” tambah Lujeng.
Ia juga menyoroti keputusan memindahkan ibu kota Kabupaten Pasuruan ke Bangil yang dinilainya tidak berarti apa-apa jika kondisi kota tersebut tetap kumuh dan tidak memiliki desain yang jelas.
“Jadi, apa artinya memindahkan ibu kota Kabupaten Pasuruan ke Bangil jika faktanya Bangil tetap kumuh dan tidak jelas desainnya?” tandasnya.
Sebagai informasi, pada 21 Agustus lalu, Pemkab Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup mengumumkan rencana perbaikan alun-alun Bangil dengan anggaran sebesar Rp. 805 juta. Namun, langkah ini tampaknya belum cukup meredam kritik dari masyarakat yang menginginkan perbaikan yang lebih menyeluruh dan representatif.
Terpisah warga Bangil yang enggan disebut namanya berharap pejabat yang dilantik baik Bupati maupun DPRD untuk sadar posisi dan konsisten terhadap tugasnya.
“Bupati dan DPRD harus sadar bahwa kalian dilantik untuk bekerja bukan untuk menjadi raja,” harapnya.
“Kalian itu dibayar rakyat bukan kalian bantu rakyat, ini harus jelas,” imbuhnya.
“Kami berharap pemerintah mengurangi kegiatan yang sifatnya ceremonial dan lebih fokus pada program yang menyentuh rakyat, silahkan cek rakyat masih jauh dari maslahat, orang susah banyak,” tutupnya. (Ali/WJ)
