PASURUAN (dialogmasa.com) — Meski prevalensi stunting semester kedua di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menunjukkan grafik yang cukup bagus di mana semua desa sudah ada penurunan yang signifikan, bukan berarti sudah dinyatakan bebas.
Dari hasil Rapat Monev TPPS di Aula Kecamatan Gempol, Selasa siang (22/10/2024), tercatat prevalensi stunting di Ngerong naik. Pada Februari 2024 berada di angka 1,8%. Prevalensi ini naik menjadi 2,22% pada Agustus 2024.
Kenaikan yang cukup tinggi juga terjadi di Desa Kejapanan. Pada Februari tercatat prevalensi sebesar 1,3%, lalu Agustus naik menjadi 2,57%.
Menurut Kades Kejapanan, Randi Saputra, kenaikan ini terjadi karena adanya tambahan angka stunting dari bayi-balita warga baru yang ber-KTP bukan Kejapanan. Ia menyebut mobilitas keluar-masuk warga baru di desanya memang cukup tinggi.
“Banyak data yang masuk dan bukan KTP Kejapanan. Ada yang ngekos, ngontrak, sehingga menambah prevalensi. Namun, pastinya akan kami evaluasi lagi,” jelasnya.
Kenaikan ini menjadi perhatian dari Kabid KB dan K3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dr. Ella Sandra Iswari.
Ella meminta di dua desa tersebut segera ada evaluasi, baik penanganan bayi-balita maupun pencatatan data stunting.
“Kita minta tolong dievaluasi lagi. Mungkin bisa juga meminta bantuan Pak Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk membantu sosialisasi para ibu-ibu agar bayi-balita hadir saat posyandu,” paparnya.
Di sisi lain, Ella juga menyoroti prevalensi stunting di Kecamatan Gempol yang berada pada angka 3,36%. Secara persentase, angka itu kecil. Namun, bila melihat jumlah riilnya, angka itu masih besar, berkisar 277 balita.
“Di Gempol, prevalensi stunting-nya 3,36 persen. Kecil, tapi secara riil itu sejumlah 277 balita. Jelas masih banyak. Maka itu kami titipkan kepada kades, kader posyandu, dan stakeholder lainnya untuk berupaya kembali. Karena stunting ini tak bisa diatasi sendiri,” pungkasnya. (Abi/WJ)
