PASURUAN, DIALOGMASA.com – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 oleh DPRD Kabupaten Pasuruan terkesan tidak bersemangat, meskipun jadwal pengesahan telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) untuk dilaksanakan pada 28 Juli 2025.
Dengan waktu yang hanya tersisa sepekan, seharusnya pembahasan antara komisi-komisi di DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja berjalan intensif. Namun kenyataannya, beberapa rapat berjalan lesu, bahkan sebagian anggota dewan tidak hadir.
Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari minimnya realisasi usulan program dalam pembahasan sebelumnya, hingga adanya kesibukan anggota dewan dalam kegiatan partai politik.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin, S.Sos., mengungkapkan bahwa dalam rapat dengan mitra kerja yang digelar Selasa (23/7), tidak banyak pembahasan berarti. Bahkan, sebagian besar OPD tidak mengajukan usulan baru, hanya melakukan pergeseran anggaran.
“Tidak ada usulan signifikan dari OPD, hanya penggeseran anggaran saja. Bahkan sejumlah anggota komisi tidak hadir, termasuk Ketua Komisi II, Pak Agus Wardhana,” jelas politisi PDIP ini.
Sementara itu, Ketua Komisi II, Agus Setya Wardhana, ketika dikonfirmasi menjelaskan ketidakhadirannya karena ada agenda keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.
“Rapat itu sifatnya hanya perkenalan karena mayoritas pimpinan OPD yang baru. Saya tidak bisa hadir karena ada acara besanan,” ujar politisi dari Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, Eko Suyono, anggota Komisi I DPRD dari Partai NasDem, menyampaikan bahwa pihaknya belum memulai pembahasan dengan mitra kerja. Namun, rapat dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mendatang, meskipun bertepatan dengan hari libur.
“Prinsipnya kami akan tetap membahas meskipun di hari libur,” jelas Eko.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD, Najib Setiawan, menyatakan bahwa pembahasan P-APBD di komisinya tetap berjalan sesuai jadwal. Ia menyebut seluruh anggota hadir kecuali tiga dari Fraksi PKB yang sedang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) partai.
“Kami tetap kritis dan tajam dalam mencermati program-program dari OPD. Kalau memang belum selesai, akan kami lanjutkan meski di hari libur,” ujar politisi dari PKS tersebut.
Dengan waktu yang semakin sempit, publik berharap agar DPRD dan Pemkab Pasuruan bisa serius menyelesaikan pembahasan P-APBD demi kelancaran pembangunan daerah.
(Abi/Wj)
