PASURUAN, DIALOGMASA.com —
Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) resmi diluncurkan di Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari upaya menciptakan penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Peresmian yang digelar pada Kamis, 31 Juli 2025 di Gedung Pendopo Nyawiji Kabupaten Pasuruan, ditandai dengan penekanan tombol oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto, Wakil Bupati Pasuruan HM. Shobih Asrori, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, serta Konsulat Jenderal Australia Glen Askew.
ULD PB merupakan inovasi Pemprov Jawa Timur melalui BPBD dalam memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal atau terabaikan dalam setiap proses penanggulangan bencana—baik kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan.
Menurut Gatot, peluncuran ULD PB di lima kabupaten — yakni Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Sampang, dan Malang — merupakan komitmen nyata Pemprov Jatim untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang menyeluruh.
“Ini adalah bentuk komitmen kami agar penanggulangan bencana benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas dalam setiap tahapnya,” tegas Gatot.
Peluncuran ini juga selaras dengan UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menegaskan pentingnya akses dan fasilitas kebencanaan bagi penyandang disabilitas.
Wakil Bupati Pasuruan, HM. Shobih Asrori, menyampaikan harapannya agar keberadaan ULD PB dapat memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat menyelamatkan diri sendiri dan memanfaatkan fasilitas sesuai kebutuhan mereka.
“Peluncuran ini adalah langkah awal mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Tidak boleh ada satu kelompok pun yang tertinggal,” tegasnya.
Dengan peluncuran ini, diharapkan seluruh elemen penanggulangan bencana dapat menyusun pedoman kerja dan strategi yang memastikan partisipasi aktif serta perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
(Abi/Wj)
