SUDUT PANDANG, DIALOGMASA.com – Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat GMNI versi Sujahri–Amir yang berlangsung pada 15 Januari 2026 di Jakarta kembali memunculkan perdebatan serius di internal organisasi. Agenda tersebut berpotensi membuka kembali dualisme kepemimpinan, padahal GMNI baru saja menempuh jalan panjang rekonsiliasi nasional untuk mengakhiri fragmentasi struktural yang berlangsung bertahun-tahun.
Rekonsiliasi nasional yang diselenggarakan pada 15–17 Desember 2025 di Denpasar, Bali, merupakan momentum historis bagi seluruh kader GMNI. Forum itu menjadi titik temu untuk menyatukan kembali berbagai elemen organisasi sekaligus menegaskan komitmen terhadap satu kepemimpinan yang sah secara konstitusional. Semangat utama dari proses tersebut adalah mengembalikan GMNI sebagai rumah ideologis yang utuh, bukan arena pertarungan klaim legitimasi.
Karena itu, setiap langkah politik organisasi yang tidak merujuk pada hasil rekonsiliasi patut dipandang sebagai pengingkaran terhadap konsensus kolektif. Rekonsiliasi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kontrak moral seluruh elemen GMNI untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok. Mengabaikan kesepakatan itu sama artinya dengan mereduksi makna demokrasi internal yang menjadi fondasi gerakan.
Secara konstitusional, rekonsiliasi nasional memiliki daya ikat terhadap seluruh struktur organisasi. Pengukuhan kepengurusan yang dilakukan secara sepihak dan di luar mekanisme tersebut berpotensi melemahkan legitimasi institusional GMNI. Dampaknya tidak hanya terasa di tingkat elite, tetapi juga membingungkan kader di daerah yang membutuhkan kepastian arah komando dan orientasi perjuangan.
Dalam perspektif organisasi modern, stabilitas kepemimpinan merupakan syarat utama bagi efektivitas gerakan. Dualisme struktur akan melahirkan problem administratif, tumpang tindih keputusan, hingga konflik representasi organisasi di ruang publik. Lebih jauh lagi, perpecahan kepemimpinan dapat mengganggu konsistensi garis ideologi Marhaenisme yang menjadi ruh perjuangan GMNI sejak kelahirannya.
GMNI sejatinya bukan sekadar entitas struktural, melainkan organisasi kader ideologis yang bertumpu pada disiplin konstitusi dan etika kolektif. Setiap langkah politik organisasi semestinya diletakkan dalam kerangka menjaga integritas sistem, bukan justru mereproduksi konflik yang telah disepakati untuk diakhiri melalui rekonsiliasi nasional.
Menjaga hasil rekonsiliasi nasional adalah tanggung jawab historis seluruh kader GMNI. Konsolidasi berbasis konstitusi dan musyawarah harus menjadi rujukan utama dalam menentukan legitimasi kepemimpinan. Hanya dengan cara itulah GMNI dapat tetap solid, progresif, dan relevan sebagai kekuatan moral serta intelektual di tengah dinamika kebangsaan.
Persatuan nasional GMNI bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan objektif gerakan. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, energi organisasi semestinya diarahkan pada kerja-kerja ideologis dan keberpihakan kepada rakyat, bukan terkuras oleh konflik internal yang berulang. Masa depan GMNI bergantung pada kedewasaan politik kader untuk setia pada konsensus dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan apa pun.
Ditulis oleh:TobroniWakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Pasuruan
