PASURUAN (dialogmasa.com) – Ratusan warga bersama perangkat Desa Bulusari menggelar aksi demo di jalan desa setempat dengan membawa poster berisi berbagai tulisan menentang program hak sertifikasi oleh Pemkab Pasuruan pada Jumat pagi kemarin.
Aksi spontanitas ini dilakukan karena program yang dilaksanakan oleh BKPP dianggap sebagai bentuk perampasan hak rakyat secara paksa melalui sertifikasi aset desa.
Kades Bulusari, Hj. Nurhayati, yang dikonfirmasi usai koordinasi dengan perangkat desa, menuturkan bahwa ada 7 bidang tanah yang berdasarkan riwayat bukan milik Pemkab, melainkan tanah milik desa. Ribuan hektar tanah tersebut merupakan hibah dari para sesepuh desa terdahulu.
“Menurut keterangan sesepuh desa, sejarah jalan tersebut adalah hibah dari warga petani dan juga tanah bengkok perangkat. Bahkan pembangunannya tidak berasal dari dana APBD, tetapi kok di ujung ada surat dari Pemkab,” jelasnya.
Ia menambahkan, karena permohonan tersebut dianggap janggal, pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat, Kasun, RT/RW di balai desa. Intinya, mereka sepakat menolak program tersebut.
Dari pantauan di lapangan, perangkat desa dan tokoh masyarakat membawa beberapa spanduk yang berisi kecaman atas program hak sertifikasi jalan desa menjadi jalan kabupaten sambil menutup jalan. Aksi spontanitas ini menarik perhatian masyarakat dan pengguna jalan. (abi/Al/wj)
